Pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi corona. Ada dua kelompok masyarakat yang akan mendapatkan BLT yakni warga miskin dan pekerja informal, seperti pengemudi ojek online.
Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, ada 40% rumah tangga termiskin di Indonesia atau sekitar 29,3 juta. “Kami akan alokasikan dalam bentuk bantuan langsung tunai,” kata dia di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (26/2).
Jumlah masyarakat termiskin itu mengacu pada data Kementerian Sosial. Pembagian BLT akan dilakukan bertahap. Pada tahap awal, bantuan langsung tunai diberikan kepada 15,2 juta orang.
Angka tersebut berdasarkan data penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT). “Ada 14,1 juta masyarakat sedang dihitung kembali untuk BLT masyarakat termiskin," kata Susiwijono.
(Baca: Pendapatan Anjlok 70%, Asosiasi Ojol Minta Kelonggaran Kredit Motor)
Pekerja di sektor informal seperti pemilik warung, pengemudi ojek online hingga pegawai harian di pusat perbelanjaan juga akan mendapatkan bantuan langsung tunai. Saat ini, pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghitung secara detail jumlah pekerja di sektor ini.
Pemerintah juga meminta data dari Gojek, Grab, dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) terkait jumlah pekerja di sektor informal. “Kami akan data agar mereka bisa mendapatkan bantuan langsung tunai,” kata Susiwijono.
Pemberian BLT untuk pekerja di sektor formal akan melalui skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek). Jumlah bantuan melalui BP Jamsostek mencapai Rp 1 juta per orang dengan insentif tambahan Rp 1 juta setiap empat bulan.
(Baca: Jakarta Darurat Corona, Anies Janjikan Bantuan untuk Pekerja Infomal)
Untuk pekerja di sektor informal, pemberian BLT akan melalui Kartu Prakerja. Pemerintah telah mengajukan alokasi bantuan lewat Kartu Prakerja sebesar Rp 1 juta per orang ditambah insentif Rp 1 juta setiap empat bulan.
“Untuk mulai menerima aplikasi (Kartu Prakerja) secara online, kami targetkan 1 April 2020,” kata dia. (Baca: Jokowi Minta APBN Fokus untuk Tangani Corona, Bantuan Sosial, dan UMKM)
Sebelumnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan berencana memberikan bantuan bagi pekerja di sektor informal. Alasannya, kelompok pekerja ini yang paling terdampak kebijakan pembatasan interaksi sosial warga.
"Kami sudah menghitung dan memiliki datanya, mengerucut pada bantuan Pemprov DKI yang menerima subsidi ada 1,1 juta orang. Itu semua akan mendapat bantuan secara bertahap," ujar Anies, pekan lalu (20/3).
(Baca: Jokowi Hitung Dampak Ekonomi Corona, Sopir Angkot & Ojek Paling Berat)
Upaya tersebut merupakan konsekuensi dari status ibu kota menjadi darurat corona selama dua pekan. Meski begitu, besaran nilai bantuan yang akan diterima para pekerja sektor informal tersebut masih dihitung.
"Jadi ini punya konsekuensi yang tidak sederhana, karena orang-orang yang mengandalkan pekerjaan harian akan terdampak," kata dia.
Selain itu, Gojek dan Grab memberikan bantuan tersendiri bagi mitra pengemudi taksi dan ojek online. (Baca: Corona Mewabah, Gojek & Grab Beri Pengemudi Bantuan Keuangan & Masker)