Peneliti Ragu Kesiapan Pemerintah Hadapi Bencana Alam di Tengah Corona
Peneliti mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana alam di tengah pandemi corona. Pasalnya Indonesia dilanda bencana alam lainnya, yakni gempa bumi di Sukabumi pada 11 Maret 2020 serta erupsi gunung Merapi pada 28 Maret 2020.
"Bagaimana kesiapannya ketika bencana? Seberapa siap rumah sakit kita untuk menghadapi bencana ketika corona," ujar peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) M. Habib Abiyan dalam diskusi online KSIXChange bertajuk Posisi Think Tanks di Tengah Pandemi Covid-19, Selasa (31/3).
Dia memperkirakan masyarakat akan cenderung lupa untuk menggunakan masker serta mematuhi protokol kesehatan lainnya saat bencana. Dalam kondisi tersebut, ada peluang terjadinya interaksi antara masyarakat yang sehat dengan orang dalam pemantauan (ODP) atau bahkan pasien positif corona.
(Baca: Gempa 5.0 SR di Sukabumi, Guncangan Sempat Terasa hingga Jakarta)
Oleh karena itu dia berharap pemerintah mempersiapkan protokol ketika terjadi bencana. Seperti informasi tempat evakuasi yang aman bila terjadi gempa. Evakuasi juga harus dipastikan dengan baik agar tidak meningkatkan potensi penularan corona. Dalam hal ini, peran serta masyarakat juga menjadi penting dalam mengimplementasikan protokol multi bencana.
Apalagi pendelegasian tugas penanganan corona kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum dilakukan dengan lancar. Direktur Eksekutif CSIS Philips J. Vermonte menilai, penanggulangan corona lebih tepat ditangani oleh Kementerian Kesehatan. "BNPB belum bersifat menanggulangi bencana non-alam," ujarnya.
Phillips pun menilai, penularan corona dapat diminimalisir bila pemerintah menggandeng peneliti dan berbagai elemen lainnya. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk percaya terhadap masyarakat.
Dia melihat adanya ironi lantaran pemerintah menunjukkan rasa tidak percaya terhadap masyarakat ketika memutuskan untuk tidak melakukan karantina wilayah secara penuh alias lockdown.
(Baca: Ketahanan Negara Terhadap Bencana)
Menurutnya, penolakan lockdown bisa dilakukan selama melalui kajian yang tepat. "Namun, pemerintah justru menyebutkan, masyarakat Indonesia susah diatur (sehingga tidak lockdown). Ini menunjukkan rasa tidak percaya pemerintah pada warga," ujar dia.
CSIS pun mencatat, saat ini sudah ada 32 dari total 34 provinsi di Tanah Air yang terpapar virus corona. Provinsi yang tidak memiliki kasus corona ialah Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur.
Sebelumnya, pemerintah menyebutkan ada 129 kasus baru positif virus corona pada kemarin (30/3). Dengan demikian, total pasien positif covid-19 di Indonesia mencapai 1.414 orang.
(Baca: Luhut Sebut Keputusan Karantina Wilayah Diumumkan Pekan Ini)