Ratusan Karyawan KFC di Jawa Dirumahkan, Gaji Dipotong hingga 50%
Pandemi corona membuat perusahaan pemegang hak waralaba tunggal Kentucky Fried Chicken (KFC), PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) merumahkan 450 karyawannya di Jawa hingga waktu yang belum ditentukan. Gaji karyawan yang dirumahkan meski tetap dibayarkan, namun dipotong antara 30% hingga 50%.
Sekretaris Jenderal Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (KP-SPBI) Fatkhul Khoir mengatakan bahwa perumahan 450 karyawan restoran KFC dan pemotongan gaji tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan serikat pekerja.
"Per tanggal 13 April 2020 sampai dengan batas waktu tidak ditentukan, sekitar 450-an pekerja KFC Region Jawa dirumahkan tanpa kejelasan sampai kapan mereka akan masuk kembali," ujarnya melalui teleconference, Selasa (14/4).
Adapun perusahaan memotong upah sebesar 50% bagi karyawan yang berpenghasilan di atas upah minimum provinsi (UMP), dan 30% bagi karyawan yang berpenghasilan di bawah UMP.
(Baca: Omzet KFC dan McD Merosot di Tengah Pembatasan Sosial Pandemi Corona)
Fatkhul mengatakan bahwa pihaknya tengah mendata jumlah karyawan KFC yang dirumahkan tersebut. Namun, karyawan yang berani melaporkan diri baru 450 orang meski diperkirakan jumlahnya lebih dari itu. "Semua pekerja resah mengenai nasib mereka," ujarnya.
Menurut dia, proses dirumahkannya pekerja tidak dibarengi dengan surat keterangan dari pihak perusahaan. Padahal, pemerintah telah menjamin perlindungan buruh melalui Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
Oleh karena itu, serikat buruh mendesak Pengawas Ketenagakerjaan untuk menindak tegas Fast Food Indonesia yang melanggar ketentuan perlindungan upah sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu kewajiban untuk membayar upah seluruh pekerja yang dirumahkan sebesar 100%.
Selain itu, pemerintah harus memastikan perusahaan menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penularan Covid 19 di area kerja. "Perusahaan Fast Food Indonesia segera melaksanakan test kesehatan (Rapid Test dan Swab Test) kepada seluruh pekerja," kata dia.
(Baca: Manufaktur Terpukul Corona, Indef: 2,5 Juta Orang Berpotensi Kena PHK)
Adapun imbas pandemi virus corona terus menghantam berbagai sektor dunia usaha yang menyebabkan banyak karyawan di PHK atau dirumahkan sementara. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, ada 1,65 juta orang yang tidak bekerja akibat pandemi corona.
Menurut Doni, mereka terkena PHK dan terpaksa dirumahkan akibat banyak sektor usaha yang tertekan. Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan sejumlah menteri saat rapat terbatas melalui video conference, Senin (13/4). "Terdapat 1,65 juta warga negara kita yang telah mendapatkan PHK," kata Doni.
Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar bantuan sosial, khususnya kartu prakerja segera disalurkan pekan ini. Kartu prakerja bakal diberikan kepada 5,6 juta orang dengan anggaran Rp 20 triliun.
Penerima Kartu Prakerja tak hanya masyarakat yang terkena PHK, namun juga para pekerja informal dan pelaku UMKM. Selain mendapatkan paket pelatihan secara online senilai Rp 1 juta, peserta program ini mendapatkan insentif uang tunai sebesar Rp 600 ribu per bulan yang akan diberikan selama empat bulan.