Tekan Dampak Corona, G20 Sepakati Moratorium Utang Bagi Negara Miskin

Pejabat keuangan negara G20 sepakat untuk menangguhkan sementara utang negara miskin dan berpenghasilan rendah di dunia hingga akhir tahun. Langkah itu dilakukan guna membantu negara miskin mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi corona.

Kesepakatan itu dicapai oleh para menteri keuangan G20 usai mengadakan pertemuan virtual pada Rabu (16/4). Pertemuan itu juga terjadi di tengah kritik yang meluas terkait keputusan Presiden A.S untuk menghentikan sementara pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kami mendukung penangguhan pembayaran layanan utang terikat waktu untuk negara-negara termiskin yang meminta penundaan," kata anggota G20 seperti dikutip dari Financial Times.

(Baca: Ancaman Resesi Dunia dan Upaya Mengatasinya)

Kelompok negara maju dan berkembang juga meminta kreditur swasta ikut  berpartisipasi. Selain itu, kelompok ini juga meminta bank pembangunan multilateral, seperti IMF dan Bank Dunia untuk mengeksplorasi lebih lanjut opsi penangguhan pembayaran utang selama periode penghentian. 

Menteri keuangan Arab Saudi, Mohammed Al-Jadaan, yang memimpin pertemuan G20 mengatakan, bantuan penundaan pembayaran utang  dan bunga bernilai sekitar US$ 20 miliar.

"Mempertimbangkan kecepatan, penyebaran dan tingkat keparahan Covid-19, maka hal ini membutuhkan tindakan yang sangat kuat, berani dan signifikan oleh G20 dan negara dunia, " kata Jadaan.

Moratorium pembayaran utang bilateral akan dimulai pada 1 Mei 2020. Kebijakan tersebut akan berlaku untuk 76 negara yang dikategorikan sebagai negara miskin dan tidak berkembang oleh Bank Dunia dan PBB. 

Sementara melansir Reuters, inisiatif  tersebut juga didukung oleh Paris Club of kreditor, sebagai upaya meningkatkan ekonomi global di tengah ancaman resesi akibat pandemi.

(Baca: IMF: 85 Negara Terindikasi Butuh Pinjaman Darurat Hadapi Corona)

Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz menyebut langkah itu sebagai langkah solidaritas internasional dengan dimensi historis. "Dengan demikian negara-negara itu  isa berinvestasi di bidang perawatan kesehatan, segera dan tanpa pemeriksaan kasus per kasus yang memakan waktu," ujar dia.

Sedangkan Oxfam International mengatakan lebih banyak pekerjaan diperlukan untuk melindungi Libanon, Ekuador dan negara-negara lain yang tidak tercakup oleh kesepakatan tersebut. 

Badan ini bahkan meningkatkan perkiraan pendanaan US$ 1 triliun untuk membantu negara-negara mengatasi tsunami ekonomi yang disebabkan oleh pandemi.