Lantik Dirut Baru, Sri Mulyani Minta BPDP KS Fokus Peremajaan Sawit
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman. Usai pelantikan, dia berpesan agar pejabat baru ini lebih fokus menjalankan program peremajaan perkebunan kelapa sawit (replanting).
Sebab, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, program replanting atau peremajaan kebun sawit ditargetkan mencapai 500 ribu hektare dalam tiga tahun atau setara 180 ribu hektare per tahun.
Menurut Menkeu, program peremajaan kebun sawit penting untuk mewujudkan keberlanjutan perkebunan sawit, serta industri sawit turunannya. Kendati demikian, realisasinya relatif minim.
(Baca: Peremajaan Sawit Belum Maksimal, Dana BPDPKS Dipakai untuk Biodiesel)
Sepanjang 2016 hingga akhir 2019, realisasi peremajaan kebun sawit rakyat baru mencapai 98.869 hektare dengan dana yang disalurkan BPDPKS sebesar Rp2,4 triliun. Menkeu meminta agar BPDPKS dapat menggandeng penguatan pembiayaan peremajaan sawit melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Ini merupakan target yang menantang. Saya juga ingin agar peremajaan menjadi fokus dari pimpinan yang baru," kata Sri Mulyani di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (2/3).
Dalam pelantikan tersebut, Menkeu mengangkat Eddy Abdurrachman sebagai Direktur Utama BPDPKS, menggantikan Dono Boestami Dirut BPDPKS periode sebelumnya.
Selain itu, dua pejabat lainnya juga dilantik, yakni Zaid Burhan Ibrahim sebagai Direktur Keuangan, Umum dan Manajemen Risiko BPDPKS, serta Nugroho Adi Wibowo sebagai Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel BPDPKS.
Dalam kesempatan yang sama, Eddy Abdurrachman mengatakan pihaknya akan lebih sering berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, mengingat peremajaan kebun sawit dilakukan berdasarkan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen Perkebunan Kementan.
(Baca: BPDPKS Rancang Strategi Percepatan Pencairan Dana Peremajaan Sawit )
"Jadi nanti akan melibatkan dari daerah, dinas-dinas perkebunan kabupaten/kota maupun provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian. Saya akan lebih intens lagi berkoordinasi agar program ini benar-benar bisa dilaksanakan," kata Eddy.
Indonesia saat ini tercatat sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, yang memasok lebih dari 55% produksi dunia. Industri sawit telah menjadi penghasil devisa terbesar dengan kontribusi sebesar 13,5% terhadap total ekspor non-migas sebesar US$ 22,3 miliar.
Selain itu, industri sawit juga meningkatkan kemandirian energi dengan cara menggantikan bahan bakar fosil dengan bahan bakar terbarukan berbahan dasar sawit.
Melalui program Bauran Biodiesel 30 persen (B30), industri sawit bisa berperan dalam penghematan devisa melalui pengurangan impor solar US$ 8 miliar per tahun.
Menkeu juga mengingatkan agar BPDPKS tetap menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018, perhimpunan dana perkebunan kelapa sawit harus menciptakan industri sawit yang berkelanjutan, serta produk turunannya.