REKLAMASI: Berita Pulau Reklamasi Hari Ini - Pulau Buatan Terbaru

Perda rencana zonasi wilayah pesisir dinilai akan semakin meminggirkan kehidupan nelayan karena wilayah perikanan yang makin terbatas.

Setelah menghentikan proyek reklamasi tahun lalu, Anies malah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di pulau reklamasi.

"Menurut saya yang mengerjakan semua ini cerdik, serius, dan itu semua dikerjakan dikebut sebelum saya menjabat dan memulai pekerjaan ini," kata Anies.

Gubernur Anies Baswedan memilih fokus menyelesaikan isu polemik pemberian izin IMB di pulau reklamasi.

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi dinilai cacat hukum.

MB yang diterbitkan oleh Anies ini dinilai cacat hukum dan sebagai kemunduran komitmen penolakan reklamasi.

Dalam menerbitkan IMB reklamasi, Anies seharusnya menunggu dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang sampai saat ini belum disahkan oleh DPRD.

Walhi meminta Anies menghentikan seluruh aktivitas reklamasi. Walhi pun mengusulkan dibuatnya kajian pembongkaran bangunan-bangunan yang ada.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, penerbitan IMB itu dilakukan Gubernur Anies Baswedan tanpa Raperda tata ruang yang sesuai.

Pembangunan proyek giant sea wall akan melalui tiga tahap. Tahap pertama sudah dimulai.

Anies memilih memberikan IMB dibandingkan membongkar pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Jika kewajiban mengurangi dampak lingkungan tidak dilakukan, maka pelayanan kegiatan tambang tidak akan dilayani, dikurangi, bahkan dihentikan

Kedatangan pengusaha tambang itu melebihi kapasitas kursi di ruang rapat Komisi VII. Beberapa di antara mereka terpaksa menunggu di luar.

Izin lokasi diterbitkan untuk pengajuan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas permohonan Tirta Wahana Bali.

Walhi mempersoalkan terbitnya izin reklamasi ini karena dinilai dilakukan secara diam-diam.