SAWIT: Berita Moratorium Sawit Hari Ini - INPRES Terkini

Sejumlah kebutuhan petani sawit belum jadi prioritas pemerintah. Di antaranya, peremajaan sawit rakyat atau replanting yang masih jauh dari target.

Regulasi yang tidak konsisten menjadi pekerjaan rumah sektor sawit karena merupakan sumber ketidakpastian di dunia usaha.

Permasalahan yang dialami petani sawit Kalimantan Barat perlu segera dibenahi agar taraf hidup petani naik.

Adanya moratorium sawit, petani Riau berharap pemerintah mampu mengendalikan harga tandan buah sawit segar.

Evaluasi satu tahun Inpres Moratorium Sawit memetakan setidaknya lima persoalan yang harus diselesaikan.

Strategi peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat diperkuat dengan Rencana Aksi Nasional Sawit Berkelanjutan (RAN-SB).

Produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia baru 2-4 ton per hektare per tahun, kalah jauh Malaysia yang bisa menghasilkan 10 ton per hektare per tahun

Sejumlah masalah lahan seperti tumpang tindih izin, menjadi prioritas dalam moratorium sawit.

Kalbar merupakan provinsi dengan lahan perkebunan kelapa sawit terluas ketiga di Tanah Air, namun paling miskin dibanding wilayah lain di Kalimantan.

Koalisi moratorium sawit menemukan lebih dari satu juta hektare perkebunan sawit tumpang tindih dengan lahan gambut dan hutan alam primer.

Papua dan Papua Barat termasuk provinsi dengan tutupan hutan dalam perkebunan sawit terluas di Indonesia.

Koordinasi mencakup pengumpulan data, evaluasi perizinan, dan tindak lanjut yang bertujuan untuk perbaikan tata kelola dan peningkatan produktivitas sawit.

Penerbitan Inpres ‘moratorium’ ini menjadi peluang pembenahan menuju tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Penerapan prinsip berkelanjutan merupakan upaya perbaikan industri sawit. Model bisnis ini memberikan keuntungan lebih besar dari model bisnis biasa.

Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. Namun sejumlah kendala membuat perkebunan sawit di Indonesia menjadi sumber masalah.