DEMOKRASI: Berita Terkini Demokrasi Indonesia - Terbaru Hari ini

Kelompok masyarakat mengajak untuk boikot pembayaran pajak di media sosial imbas kebijakan PPN 12%. Namun Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan tidak memberikan tanggapan.

Pilkada serentak baru saja berlangsung. Demokrasi elektoral yang berjalan selama ini baru sanggup menjamin hak-hak sipil-politik, namun belum mampu mengaitkannya dengan upaya pencapaian kesejahteraan.

Kelas menengah kini menghadapi berbagai masalah yang dirasa perlu menjadi prioritas pemimpin negara.

Estafet kepemimpinan Indonesia berlangsung dari Jokowi ke Prabowo Subianto. Tak hanya mewujudkan janjinya, Prabowo juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti persoalan utang, korupsi, dan demokrasi.

Fase transisi kepemimpinan diharapkan memperkuat indikator-indikator kemapanan demokrasi, sehingga Indonesia mampu turut “bertransisi” dari sekadar demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial.

Menurunnya kualitas demokrasi disorot The Economist Intelligence Unit. Indeks kebebasan sipil Indonesia pada 2023 turun signifikan. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menggelar konsolidasi akbar.

Manta Menko Perekonomian Aburizal Bakrie mengkritik penggunaan bansos sebagai cara mengatasi kemiskinan dan menyarankan pendekatan yang menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia.

"Ini tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan yang sudah baik dan memperbaiki yang masih kurang," kata Wapres Maruf Amin saat Muktamar VI PKB di Bali, Sabtu (24/8)

Ribuan akademisi UGM ini merasa prihatin atas kemunduran hukum dan demokrasi yang ditandai ketegangan hukum, manipulasi politik yang berisiko mengancam tatanan bernegara.

Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk menanyakan progres revisi UU TNI dan Polri ke DPR serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi pembicara dalam Forum Ekonomi Qatar di Doha. Prabowo menanggapi kekhawatiran akan pelemahan demokrasi di Indonesia di Bawah kepemimpinannya.

Pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyebut demokrasi di Indonesia tidak membutuhkan oposisi menuai kritik.

Menurut survei LSI, kepuasan masyarakat terhadap kinerja demokrasi Indonesia turun sejak 2022 sampai awal 2024.

Peristiwa Gejayan dikenang sebagai salah satu gerakan semangat perlawanan rakyat terhadap rezim Orde Baru.