Jakarta Raih Penghargaan Tertinggi Indeks Demokrasi
Dari 34 provinsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih nilai tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2017. Penghargaan tersebut diberikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anies mengapresiasi kepada tim penilai yang melakukan kajian tentang indeks ini serta penghargaan yang diberikan kepada warga Jakarta tersebut. “Angka penilaian yang dihasilkan di sini ditunjukkan dalam tiga aspek,” kata Anies di Jakarta, Kamis (13/12/2018).
Di aspek Indeks Kebebasan Sipil, Jakarta meraih angka 87,73. Sementara pada aspek Indeks Hak Politik meraih angka 80,06. Terakhir, Indeks Lembaga-Lembaga Demokrasi memperoleh angka 87,12. Dengan akumulasi nilai tersebut, Jakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia di antara semua provinsi.
(Baca topik lain: Sebut Istilah Pribumi, Anies Baswedan Dianggap Bangkitkan Politik SARA)
Menurut Anies, adanya penghargaan ini menunjukkan kematangan dari masyarakat Ibu Kota Jakarta di dalam berdemokrasi. Harapannya, hal ini menjadi modal dalam melakukan konsolidasi demokrasi di seluruh Indonesia. “Apabila di Jakarta ada kematangan dalam berdemokrasi di dalam menjalankan hak-hak dasar, implikasinya bisa ke banyak tempat,” ujar Anies.
Dia berharap pada masa yang akan datang Jakarta bisa memperkuat, meningkatkan, dan menjaga penghargaan ini. Masalah yang sering muncul adalah pada aspek kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara.
Dengan capaian ini, Jakarta menyisihkan provinsi lainnya, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (peringkat kedua), Kalimantan Utara (peringkat ketiga), dan Bangka Belitung (peringkat keempat).
Seperti diketahui, Indeks Demokrasi Indonesiai disusun sejak 2009. Proses penilaian Indeks dilakukan dengan mengumpulkan pemberitaan dari seluruh surat kabar, diskusi kelompok terarah, serta kajian mendalam dengan melibatkan ahli dari masing-masing provinsi.
Indeks juga lahir sebagai penilaian terhadap kondisi demokrasi yang ada di Indonesia. Bukan hanya dari aspek kinerja pemerintah provinsi dan kepala daerah provinsi, juga lebih luas hingga mencakup perilaku dan budaya politik yang ada di masyarakat dalam suatu provinsi.
Bila mengacu indeks demokrasi yang dibuat Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Demokrasi DKI Jakarta pada 2016 turun 14,47 poin ke level 70,85 dari 85,32 pada tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya. Indeks aspek lembaga demokrasi turun paling tajam, yakni mencapai 20,07 poin, diikuti aspek hak politik 15,65 poin, dan kebebasan sipil 8,53 persen.
Adapun provinsi dengan penurunan Indeks Demokrasi terbesara kedua adalah Sumatera Barat, yakni sebesar 13,05 poin. Indeks aspek lembaga demokrasi di sana turun 23,19 poin, aspek hak politik 15,44 persen dan aspek kebebasan sipil 1,98 poin. Kemudian Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan penurunan Indeks Demokrasi terbesar ketiga, yaitu sebesar 7,6 persen. Penurunan indeks aspek kebebasan sipil turun 14,82 poin, aspek hak politik 4,39 poin, dan aspek lembaga demokrasi 3,63 poin.
