Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp 134 Triliun, Fokus Perkuat Daya Saing Ekonomi

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu membuka blokir anggaran Rp 134,9 triliun per 24 Juni. Hal ini bertujuan menyesuaikan belanja negara dengan prioritas pembangunan nasional, yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, anggaran yang dibuka blokirnya yakni belanja 99 kementerian/lembaga atau K/L. Oleh karena itu, pembukaan pemblokirannya sesuai arahan Presiden dan tanpa harus meminta persetujuan DPR terlebih dulu.

“Pembukaan blokir (anggaran belanja K/L) melalui mekanisme rapat terbatas alias ratas atau arahan presiden,” kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit terkait dibukanya blokir anggaran tanpa meminta persetujuan legislatif terlebih dahulu, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran atau raker Banggar DPR di Jakarta, Selasa (1/7). 

Pembukaan blokir anggaran K/L juga tidak berarti pengembalian belanja ke pos semula. Sebaliknya, anggaran dialokasikan ulang untuk mendukung agenda prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta program perlindungan sosial.

“Sekarang, disesuaikan dengan prioritas yang ditetapkan Presiden,” ujar Sri Mulyani.

Pembukaan blokir anggaran itu merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja K/L dan transfer ke daerah alias TKD.

Kebijakan itu dijalankan sebagai upaya pemerintah menjaga kualitas belanja negara dan memperkuat ketahanan fiskal.

Sri Mulyani menjelaskan, total efisiensi anggaran yang dihasilkan melalui Inpres 1/2025 mencapai Rp 306,7 triliun. Angka ini terdiri atas penghematan belanja 99 K/L Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah Rp 50,6 triliun.

“Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin,” kata Sri Mulyani.

Belanja Negara Difokuskan untuk Perkuat Daya Saing Ekonomi

Sri Mulyani menyampaikan bahwa fokus dari belanja negara untuk penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi.

“Belanja negara difokuskan untuk penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi merupakan fondasi penting untuk menjaga stabilitas,” ujarnya dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.

Beberapa sektor prioritas strategis yang menjadi arah belanja pemerintah antara lain perihal ketahanan pangan dan energi, penguatan pendidikan dan kesehatan, penguatan Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, serta penguatan riset teknologi yang mampu menciptakan efek pengganda yang tinggi terhadap perekonomian.

Pemerintah berkomitmen melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah melalui sinergi harmonisasi belanja pusat daerah, menyalurkan transfer berbasis kinerja, pemantauan dan evaluasi, serta penguatan pengawasan oleh aparat pengawas instansi pemerintah.

Melalui upaya tersebut, diharapkan belanja negara dan daerah dapat memberikan kontribusi optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

“Pemerintah juga melakukan penguatan belanja K/L untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional di daerah melalui sinergi program di lokasi penerima manfaat, terutama di daerah,” kata dia.

Dia memastikan reformasi kebijakan subsidi dan perlindungan sosial akan terus dilakukan. Secara bertahap, pemerintah mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan dengan berbasis penerima manfaat langsung melalui penyempurnaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Program perlindungan sosial (perlinsos) berbasis pemberdayaan turut selalu didorong seperti pelatihan vokasi, fasilitas akses usaha, dan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM.

“Sinergi program perlinsos dari berbagai kementerian dan lembaga terus diperkuat. Melalui langkah tersebut, diharapkan belanja negara akan menjadi instrumen yang kuat di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memperkecil kesenjangan antar daerah maupun antar kelompok masyarakat,” ujar Sri Mulyani.