Inflasi 2017 Tertinggi Selama Era Jokowi, Ekonom Nilai Masih Wajar
Inflasi 2017 yang sebesar 3,61% tercatat sebagai inflasi tertinggi selama tiga tahun era pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Meski begitu, Ekonom menilai level tersebut wajar dan mengapresiasi langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih mengatakan, inflasi 2017 jauh dari rata-rata inflasi selama sepuluh tahun terakhir. “Inflasi ini masih dianggap moderat. Wajar 3,61%. Pemerintah cukup all out,” kata Lana (3/1). (Baca juga: Akibat Tarif Listrik, Inflasi 2017 Tertinggi dalam 3 Tahun Masa Jokowi)
Untuk menjaga inflasi, Lana menjelaskan pemerintah harus melihat dua sisi, yaitu permintaan dan pasokan barang. Dari sisi permintaan, inflasi inti (core inflation) yang rendah mencerminkan permintaan yang mengalami penurunan alias daya beli yang melemah. Sedangkan dari sisi pasokan barang, pasokan harus disesuaikan dengan permintaan masyarakat, agar harga jual terkendali.
Senada dengan Lana, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan inflasi 2017 terkendali, lantaran berada dalam kisaran target pemerintah yaitu 3-5%. Ia menjelaskan, terkendalinya inflasi disebabkan oleh terjaganya pasokan pangan. Hal itu seiring dengan koordinasi kebijakan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dengan Bank Indonesia (BI).
Tahun ini, Josua memprediksi inflasi bakal tetap berada pada level yang terkendali dan stabil rentang target yang semakin kecil yaitu 2,5-4,5%. Penguatan koordinasi antara pemerintah dan BI terkait pengendalian harga pangan diyakini menjadi faktor utama stabilnya inflasi.
Namun demikian, ia menyebut masih ada risiko kenaikan inflasi lantaran adanya kemungkinan kenaikan harga yang diatur pemerintah (administered prices) seperti harga bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut sejalan dengan tren kenaikan harga minyak dunia.
Gubernur BI Agus Martowardojo membenarkan kenaikan harga minyak memang jadi tantangan pengendalian inflasi tahun ini, selain tentunya harga pangan. "Faktor harga minyak merupakan satu komoditas yang diwaspadai, betul,” ucapnya.
Namun, pemerintah sudah memutuskan tidak menaikkan harga BBM sepanjang Januari-Maret 2018. Bila komitmen itu berlanjut, maka semestinya inflasi dari sisi itu bisa terkendali. “Kalau sekarang ada perubahan harga minyak, secara blended akan dilihat tapi within range (masih dalam rentang perkiraan)." (Baca juga: Jaga Daya Beli, Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM & Listrik Awal 2018)
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, meski ada tekanan tinggi harga minyak dunia, namun kenaikan harga BBM ataupun listrik masih membutuhkan pengkajian lebih lanjut.
"Administered prices ya yang lebih besar tekanannya. Karena harga crude oil (minyak mentah) sudah naik jauh. Itu kan tekanan ya, tapi apakah pemerintah akan mengubahnya, ya belum tentu," ucapnya. Ia pun mengakui pemerintah juga akan mempertimbangkan soal tahun politik dalam mengambil kebijakan. (Baca juga: Hingga Akhir 2017, Jokowi Bangun 57 Titik BBM Satu Harga)
Adapun dari sisi pengendalian harga pangan bergejolak (volatile food), pemerintah berencana mengubah sistem impor pangan menjadi tidak berdasarkan kuota. Rencananya, sistem tersebut akan diterapkan untuk jagung dan gula. Namun, sistem tersebut masih akan dikaji lebih dalam.
