Subsidi Energi Selama 2018 Bengkak Jadi Rp 153 T, Terbesar untuk Solar
Kementerian Keuangan mencatat pengeluaran pemerintah pusat untuk subsidi energi mencapai Rp 153,5 triliun sepanjang 2018 lalu. Ini artinya, membengkak sebesar Rp 59 triliun dari yang semula ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Rp 94,5 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembengkakan terutama imbas penambahan besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. “Karena ada perubahan policy subsidi energi terutama BBM dari Rp 500 menjadi 2.000 per liter saat harga minyak tinggi,” kata dia saat Konferensi Pers di kantornya, Rabu (2/1).
Berdasarkan perhitungan sementara, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 67,5 per barel, jauh melebihi asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN yaitu US$ 48 per barel. ICP terkerek tingginya harga minyak dunia.
(Baca juga: Faktor Geopolitik Bisa Picu Harga Minyak Naik Lagi ke Level US$ 75)
Secara rinci, realisasi subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 97 triliun, atau membengkak lebih dua kali lipat dari penetapan awal Rp 46,9 triliun. Sementara itu, subsidi listrik sebesar Rp 56,5 triliun, atau membengkak Rp 8,8 triliun dari ketetapan awal.
Adapun subsidi nonenergi juga membengkak. Realisasinya tercatat telah mencapai sebesar Rp 63,3 triliun, atau lebih tinggi Rp 1,6 triliun dari ketetapan awal. Dengan demikian, belanja subsidi energi dan nonenergi sebesar Rp 216,8 triliun atau membengkak Rp 60,6 triliun dari ketetapan awal.
Seiring pengeluaran subsidi yang membengkak, realisasi belanja lain-lain terpantau tipis hanya Rp 15,6 triliun, kurang dari seperempat target yang sebesar Rp 67,2 triliun. Ini menjadi penyeimbang sehingga realisasi pengeluaran atau belanja pemerintah pusat tak melebihi target, tepatnya Rp 1.444,4 triliun atau 99,3% dari target.
(Baca juga: Penerimaan Negara Capai 102,5% dari Target Berkat Uang Minyak)
Adapun pertengahan tahun lalu, Direktur Jenderal Anggaran Askolani sempat menyebut bahwa realisasi rendah belanja lain-lain yang tak sebagai strategi untuk mengompensasi pembengkakan pada pos lainnya.
