Pemilu Usai, BKPM Dorong Pembahasan Revisi DNI
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai proses revisi Peraturan Presiden mengenai daftar negatif investasi (DNI) sudah tidak ada hambatan lagi lantaran pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) telah berakhir. Dengan demikian, pemerintah dapat melanjutkan pembahasan revisi DNI agar dapat segera meluncurkan beleid tersebut.
"Pembahasan DNI sempat terhenti menjelang pemilu. Tapi sekarang sudah tidak ada alasan lagi," kata Direktur Promosi Daerah BKPM Indra Darmawan dalam Outlook Danareksa di Jakarta, Rabu (24/4).
Indra mengatakan, revisi DNI akan dilakukan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor yang terkait ekonomi kreatif dan digital. Revisi ketentuan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Namun, pembahasan menjadi lebih mudah dilakukan dibandingkan masa sebelum pemilu berlangsung.
Menurut Indra pemerintah juga sempat mengkaji pembukaan sektor pendidikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 100%. Sementara, sektor pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dibuka 67%. Namun, besaran porsi kepemilikan tersebut dapat berubah dalam pembahasan lebih lanjut.
(Baca: Tunda Pelonggaran Investasi Asing, Istana Presiden: Untuk Lindungi UKM)
Selain itu, kata Indra, BKPM mempertimbangkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi. Namun, pengembangan UMKM digital tersebut juga akan dikaitkan dengan peraturan perpajakan yang tidak membebani pelaku. "Masalah perpajakan itu sangat sensitif terhadap perkembangan UMKM," ujarnya.
Adapun rencana revisi DNI sudah ada dalam paket kebijakan ekonomi XVI. Revisi tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun lalu namun masih terhambat hingga saat ini.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong juga mengatakan pemerintah sedang berupaya membuka sektor pendidikan bagi investor asing. Hal tersebut untuk menggenjot sektor jasa serta menarik devisa lebih banyak. “Sudah ada minat dari Australia sebagai tujuan nomor satu mahasiswa kita,” kata dia.
Pembukaan investasi pada sektor pendidikan menjadi penting lantaran ratusan ribu mahasiswa Indonesia belajar ke luar negeri setiap tahun. Kondisi tersebut turut menguras devisa negara.
(Baca: Hipmi Tolak Rencana Masuknya Modal Asing di 54 Bidang Usaha UMKM)
Dia juga menyoroti peningkatan bidang jasa melalui sektor kesehatan. Peraturan investasi untuk rumah sakit, misalnya, masih sangat dibatasi. “Investasi rumah sakit internasional masih terbatas sehingga supply rumah sakit masih kurang sekali,” ujarnya.
Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk menunda penyelesaian revisi Perpres mengenai DNI karena pemerintah ingin berdiskusi lebih dulu dengan sejumlah pengusaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, setelah mendapat masukan dari pengusaha, pemerintah akan mengirimkan revisi tersebut kepada Presiden.
“Setelah sosialisasi, kami akan duduk bersama-sama. Hasilnya akan kami naikkan ke Presiden,” kata Darmin di Jakarta, medio November 2018 lalu.
Namun setelah itu pembahasan revisi DNI seperti jalan di tempat. Padahal rencana revisi tersebut sudah ada dalam paket kebijakan ekonomi XVI yang ditargetkan rampung akhir tahun lalu. Namun hingga saat ini, revisi tersebut belum juga terealisasi.
(Baca: Tunda Pelonggaran Investasi Asing, Istana Presiden: Untuk Lindungi UKM)
