Sri Mulyani Sebut Kesepakatan Dagang AS-Tiongkok Beri Kepastian Global
Buat ringkasan dengan AI
Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok resmi meneken kesepakatan dagang fase pertama,Rabu (15/1) waktu setempat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, hal tersebut merupakan langkah awal yang baik dalam memberikan kepastian bagi perekonomian global.
"Kita lihat kalau agreement ini bisa bertahan, saya rasa itu akan menimbulkan suatu kepastian," kata Sri Mulyani saat ditemui di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (16/1).
Dirinya berharap, perdamaian antara AS dan Tiongkok bisa terus bertahan. "Agar tidak terjadi lagi ketidakpastian yang sangat tinggi," ujarnya.
(Baca: Dibuka Menguat, Rupiah Berpotensi Melemah Usai Euforia Damai Dagang)
Seperti diketahui, perseteruan AS dan Tiongkok yang kerap berakhir dengan perang tarif terjadi selama lebih dari 18 bulan. Seteru dua negara dengan perekonomian tersbesar dunia itu telah menimbulkan ketidakpastian di duia baik di sektor perdagangan, pasar keuangan dan sebagainya.
Dengan ditekennya perjanjian perdagangan antara AS dan Tiongkok pada Rabu kemarin diharapkan menjadi babak baru membaiknya hubungan kedua negara.
Rujuknya AS-Tiongkok dalam sengketa dagang ini direspons positif investor dan mendorong optimisme pasar global. Sejumlah indeks utama dunia menutup perdagangan dengan kinerja positif, bahkan mencetak rekor baru.
(Baca: AS-Tiongkok Damai Dagang, Ini Dampaknya ke Indonesia)
Mengutip Reuters, di bawah perjanjian perdagangan fase pertama, Tiongkok berkomitmen akan membeli produk energi AS senilai US$ 18,5 miliar di tahun pertama dan US$ 33,9 miliar di tahun berikutnya.
Meski begitu, para pedagang komoditas dan analis tetap berhati-hati membaca strategi Tiongkok dalam mencapai komitmen pembelian produk dari AS dengan nilai cukup besar tersebut.
Presiden AS Donald Trump mengatakan, akan menghapus semua tarif AS produk impor Tiongkok secepatnya, setelah kedua negara menyelesaikan perjanjian perdagangan fase kedua. Dia berharap kesepakatan segera tercapai agar tidak ada lagi perjanjian fase ketiga.
