Inflasi dan Upaya Penting Stabilitas Ekonomi
Masyarakat selalu teriak ketika inflasi melonjak. Kenaikan harga yang begitu tinggi bahkan menjadi salah satu pemicu lengsernya Presiden Soeharto. Pada 1998, Orde Baru tumbang ketika inflasi melejit hingga 77,63 %.
Karena itu, inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sebab, ujungnya akan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam hal ini, Bank Indonesia berkepentingan untuk mengendalikan inflasi. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurut bank sentral, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus merosot. Akibatnya standar hidup masyarakat turun dan menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.
Tak hanya itu, inflasi yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sejarah memperlihatkan bahwa inflasi yang tak terkendali menyulitkan keputusan masyarakat dalam menentukan konsumsi, investasi, dan produksi. Ujungnya, pertumbuhan ekonomi bisa terpangkas.
Lihat pergerakan inflasi beberapa tahun berikut ini dan kaitannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi seperti yang terlihat di grafik Databoks:
Untuk itu, Bank Indonesia merancang kebijakan moneter untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan aggregat relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Langkah ini untuk merespons kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan sementara atau temporer yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.
(Baca: Inflasi dan Indikator Pembentuknya)
Sementara inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan (shocks) seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir. Dari bobot dalam keranjang IHK, inflasi yang dipengaruhi oleh faktor kejutan diwakili oleh kelompok volatile food dan administered prices yang mencakup kurang lebih 40 % dari bobot IHK.
Dengan demikian, kemampuan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi sangat terbatas apabila terdapat kejutan (shocks) yang sangat besar. Hal ini terlihat, misalnya, ketika terjadi kenaikan harga BBM pada 2005 dan 2008 yang cukup tinggi sehingga menyebabkan adanya lonjakan inflasi.
Lantaran laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan tersebut, bank sentral menekankan perlunya pencapaian sasaran inflasi melalui kerja sama serta koordinasi antara pemerintah dan BI. Langkah ini meliputi kebijakan makroekonomi yang terintegrasi dari kebijakan fiskal, moneter, maupun sektoral. Upaya ini penting mengingat karakteristik inflasi Indonesia cukup rentan terhadap kejutan-kejutan dari sisi penawaran.
(Baca: Faktor Penentu Inflasi)
Seperti dipaparkan dalam laman BI, kolaborasi antara pemerintah dan bank sentral terwujud melalui Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak 2005. Anggota TPI terdiri dari Bank Indonesia dan kementerian teknis. Mereka yang dari eksekutif seperti Kementerian Keuangan, Perdagangan, Pertanian, Perhubungan, Tenaga Kerja, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tiga tahun kemudian, pembentukan TPI diperluas hingga ke daerah.
Untuk menjaga tingkat kestabilan tadi, pemerintah dan Bank Indonesia menetapkan target inflasi. Ini merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai. Adapun penetapan target inflasi dilakukan oleh Pemerintah.
