APBN Dukung Transisi Energi Hijau Lewat Insentif hingga Sukuk
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Keuangan menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga diarahkan untuk mendukung transisi energi hijau di Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan fiskal, insentif pajak, hingga pembiayaan hijau.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan Kemenkeu menerapkan berbagai kebijakan yang terintegrasi untuk mendukung transformasi energi Indonesia.
"Kemenkeu telah berada di garis depan transisi energi untuk waktu yang cukup lama dan akan terus memegang peran tersebut dari sisi kebijakan fiskal, baik dari sisi belanja, penerimaan, maupun pembiayaan," kata Thomas dalam Energy Transition Summit Asia, di Jakarta, Rabu (25/6).
Ia mengatakan Kemenkeu telah mengucurkan berbagai insentif pajak untuk sektor energi dan properti. Kemenkeu juga menurunkan bea masuk untuk mesin dan peralatan yang penting bagi investasi di sektor energi.
Dari sisi pembiayaan, Kemenkeu menerbitkan sukuk dan obligasi hijau sebagai salah satu upaya pembiayaan bagi proyek-proyek energi terbarukan.
Wamenkeu Thomas menambahkan realokasi anggaran 2025 menjadi strategi yang diterapkan pemerintah untuk memastikan anggaran tersebut digunakan untuk tujuan yang lebih produktif, khususnya yang terkait dengan transisi energi.
Kemenkeu terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi energi Indonesia, dengan mengutamakan kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga untuk mencapai target energi bersih dan berkelanjutan.
Upaya tersebut, kata Thomas, merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita. Transisi energi merupakan prioritas utama yang menjadi fokus dalam pembangunan nasional.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
