Kementerian ESDM Akan Turun Langsung Tangani Konflik Pembangunan PLTP NTT


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berencana untuk meninjau langsung situasi yang terjadi pada pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan untuk akan berkomunikasi dengan Gubernur NTT untuk mengantisipasi isu negatif yang beredar di masyarakat.
“Ini akan kita follow up. Saya dan Pak Wamen akan pergi ke NTT juga untuk follow hal tersebut,” ujar Eniya dalam konferensi pers IICGE, di Jakarta, Senin (14/4).
Eniya mengatakan, isu negatif yang beredar menjadi salah satu tantangan implementasi energi bersih di Indonesia. Selain PLTP Ulumbu di Poco Leok, Kementerian ESDM juga telah mengirimkan beberapa tim inspektur untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi dalam pembangunan PLTP di Sorik Marapi, Sumatera Barat.
“Ke Sorik, yang terakhir ini mau ke Sorik juga dikirimkan. Jadi selain ke Flores yang beberapa waktu lalu, kita juga ke Sorik,” ujarnya.
Dia mengatakan, isu negatif terkait dengan pembangunan PLTP harusnya sudah dapat dihilangkan dengan munculnya beragam teknologi. Pasalnya, seperti isu penggunaan air tanah akan berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air untuk masyarakat sudah tidak relevan saat ini.
Eniya menjelaskan, dengan menggunakan teknologi terbaru air yang digunakan oleh pembangkitan di PLTP menggunakan air dalam atau bukan berada di permukaan yang biasa digunakan oleh masyarakat.
“Airnya dipakai hanya sedikit dan itu bukan air permukaan tanah. Air yang lebih dalam lagi dan di itu close loop. Jadi dipakai kembali, diputar kembali, dipakai kembali. Nah ini yang sering berbeda. Dan panas bumi nanti merekah kemana-mana,” ucapnya.
Selain itu, Kementerian ESDM juga berencana untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk memberikan sosialisasi kepada generasi muda terkait dengan manfaat dari adanya PLTP.
“Kita harap nanti generasi muda melalui edukasi di universitas maupun di yang level pendidikannya lebih rendah lagi misalnya SMA maupun SMP, kurikulumnya kita masukkan juga bekerjasama dengan Kementerian terkait,” ungkapnya.