FPCI: Komitmen Jaga Hutan dan Upaya Dekarbonisasi Perlu Indonesia Bawa ke COP30

Ajeng Dwita Ayuningtyas
23 Juli 2025, 06:30
hutan, COP30, deforestasi, FPCI
Katadata/Ajeng Dwita Ayuningtyas
Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menilai Indonesia harus menjaga komitmen untuk menurunkan deforestasi dan mendorong upaya dekarbonisasi sektor industri dalam KTT Iklim PBB COP30 yang akan berlangsung di Brasil pada November 2025.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menyebutkan ada beberapa isu yang harus Indonesia bawa ke Konferensi Tingkat Tinggi Iklim PBB atau COP30 di Brasil pada November 2025. Isu-isu tersebut mencakup komitmen Indonesia untuk mengurangi deforestasi dan upaya dekarbonisasi sektor industri.

“Pengendalian deforestasi harus dijaga,” tutur Dino kepada wartawan, pada Selasa (22/7).

Selain itu, perencanaan dekarbonisasi industri juga perlu disebutkan dalam National Determined Contributions (NDC), mengingat produksi emisi dari sektor industri berpengaruh signifikan di Indonesia.

Catatan International Energy Agency (IEA) pada 2022 memperlihatkan bahwa sektor industri di Indonesia menyumbang 25% emisi gas rumah kaca nasional. 

Saat ini pemerintah Indonesia tengah merampungkan dokumen Second Nationally Determined Contribution untuk dibawa ke COP 30 pada November mendatang.

Kebijakan Jadi Unsur Penting Terwujudnya Transisi Energi

Dino juga menyebut pentingnya transisi energi sebagai bentuk komitmen Indonesia. Akan tetapi, aspek ini agak goyah. Salah satunya karena mundurnya Amerika Serikat (AS) dari Just Energy Transition Partnership Indonesia (JETP Indonesia).

“Kemarin kan sudah ada program JETP, tapi sekarang JETP agak kelimpungan karena Amerika Serikat keluar. Pendanaan baru juga masih struggling,” ungkap Dino.

Dino juga menyoroti soal komitmen Indonesia dalam meningkatkan elektrifikasi kendaraan serta pengelolaan blue carbon sebagai bahan bahasan yang akan didiskusikan di forum internasional tersebut.

Dino menambahkan, pada periode pemerintahan sebelumnya Indonesia kesulitan mencapai target transisi energi, karena tidak ada komitmen yang ditegaskan melalui kebijakan. Faktor lainnya adalah tidak adanya investasi untuk mendukung program.

“Ada target, tapi masih asal-asalan,” tutur Dino.

Program strategis pemerintah juga perlu ditinjau dampaknya terhadap produksi emisi nasional. Dino memberi contoh pelaksanaan program 3 juta rumah, di mana pemerintah juga harus mempertimbangkan seberapa besar emisi yang dikeluarkan dari program ini.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Ajeng Dwita Ayuningtyas

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...