Disebut BPK Lakukan Pelanggaran, Chevron Serahkan Dokumen Pendukung
PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) buka suara menanggapi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya pelanggaran yang terjadi selama tahun 2016. Hasil audit BPK ini tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2018 (IHPS).
Senior Vice President Policy Government and Public Affairs Chevron Indonesia Yanto Sianipar mengatakan perusahaannya menghormati dan mematuhi peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai kontraktor dari Pemerintah Indonesia, PT CPI juga mengacu pada ketentuan kontrak kerja sama dalam mengelola operasi migas.
PT CPI akan terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan hasil audit. “Berkaitan dengan audit BPK, PT CPI sudah memberikan tanggapan dan menyerahkan dokumen pendukung yang lengkap pada bulan Juni 2018 lalu. Sesuai dengan mekanisme audit, BPK akan merilis hasil pemutakhiran pemeriksaannya setiap semester,” kata Yanto kepada Katadata.co.id, Jumat (5/10).
Mengacu IHPS Semester I 2018 BPK, setidaknya ada tiga pelanggaran yang ditemukan BPK terhadap kegiatan Chevron pada 2016. Pertama, BPK menemukan 34 rencana pengeluaran proyek (Authorization for Expenditure/AFE) PT CPI tahun 2016 yang mencapai 110% melebihi yang telah disetujui SKK Migas. Hal ini berpontensi mengurangi PNBP migas dari pembebanan pengembalian biaya operasional (cost recovery) tahun 2016 senilai US$13,40 juta atau Rp 201,5 miliar.
Kedua, CPI belum mengenakan denda keterlambatan atas pekerjaan perbaikan tanki (tank repair heavy oil) serta denda atas penggantian personel inti pekerjaan hydrocarbon impacted soil (pembersihan tanah yang terdampak hidrokarbon). BPK juga menemukan 20 jenis biaya yang tidak semestinya dibebankan cost recovery.
Chevron pun dinilai memberikan remunerasi kepada tenaga kerja asing (TKA) yang melebihi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 258/PMK.011/2011 dan PTK Nomor 018. Tak hanya itu, ada juga temuan mengenai pembebanan biaya pengangkutan limbah dari wilayah operasi yang masih aktif untuk operasi produksi minyak Chevron. Alhasil akibat temuan kedua ini terdapat potensi kehilangan penerimaan negara sebesar US$ 12,640 juta.
Ketiga, Chevron lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), daripada swakelola fasilitas bioremediasi (Soil Bioremediation Facility/SBF) yang telah disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Pemborosan senilai Rp 20,15 miliar dari selisih biaya swakelola SBF yang disetujui KLHK dengan penggunaan jasa pihak ketiga," dikutip dari IHPS BPK Semester I 2018, Selasa (2/10).
(Baca: BPK Temukan Tiga Pelanggaran Chevron yang Bisa Rugikan Negara)
BPK menilai hal tersebut terjadi lantaran KKKS tidak mematuhi ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan, terutama terkait dengan pembebanan biaya ke dalam cost recovery. Untuk itu BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar memerintahkan KKKS melakukan koreksi, atau menunda pembebanan cost recovery pada laporan per kuartal dan memperhitungkan tambahan bagian negara.
