Tantangan Krusial Pembentukan Holding BUMN Infrastruktur
Ekonom senior Cyrillus Harinowo mengatakan, pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor infrastuktur tidak hanya memiliki efek positif, namun juga menyimpaan risiko yang mungkin terjadi. Risiko yang dia maksud berhubungan dengan ego masing-masing perusahaan yang bakal digabung kepemilikannya ke dalam holding.
Menurut Cyrillus, masing-masing perusahaan sebenarnya memiliki ego untuk menjadi induk. Sehingga, saat nanti holding terbentuknya ego tersebut akan menjadi tantangan untuk menyatukan budaya mereka dalam satu induk.
Dalam pengamatannya, isu ini selalu muncul, demikian juga untuk sektor perbankan. "Pasti masing-masing merasa, saya lebih dari kamu, saya lah yang seharusnya menjadi leadernya," kata Cyrillus ketika ditemui di menara BCA, Jakarta, Kamis (7/2). "Begitu juga untuk karya. Pada waktu penyesuaiannya pasti akan banyak hal yang harus diatasi."
Kendati demikian, Cyrillus menilai pembentukan holding masih jauh lebih mudah dibandingkan dengan proses penggabungan perusahaan (merger). Hal itu karena proses merger perlu menyatukan semua hal, termasuk saham. Dia mencontohkan pembentukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada 1998 silam yang menurutnya begitu sulit karena melebur empat bank yang berbeda satu dengan lainnya.
(Baca: Masuk ke Holding Infrastruktur, Tiga BUMN Karya Lepas Status BUMN)
"Itu luar biasa sekali karena menyatukan culture, menyatukan orang, termasuk menyatukan sistem informasinya. Dulu dari empat bank, ada sekitar delapan sistem yang harus dijadikan satu sistem," kata Cyrillus.
Pembentukan holding jauh lebih sederhana karena hanya sebatas pengalihan kepemilikan saham sehingga tanggung jawabnya yang tadinya langsung kepada pemerintah menjadi melalui induk usaha. Menurut Cyrillus, tidak ada risiko lain selain kepentingan ego dalam pembentukan holding infrastruktur.
"Karena kebetulan yang di-holding-kan perusahaan-perusahaan yang lumayan baik. Jadi, dari sisi finansialnya, tidak terjadi banyak masalah," ujarnya.
Meski memiliki risiko, namun dia menilai dengan pembentukan holding BUMN infrastruktur akan membuat BUMN karya memiliki kekuatan finansial yang lebih kuat. Cyrillus mencontohkan holding BUMN sektor tambang yang dipimpin PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum). Menurutnya, tanpa adanya holding Inalum tidak akan mampu mendapatkan pedanaan untuk mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia.
(Baca: Utang Inalum Membengkak 5 Kali Lipat Usai Akuisisi Freeport)
Pembentukan holding BUMN infrastruktur sendiri tinggal menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang dilanjutkan dengan akta imbreng usai terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Holding BUMN infrastruktur akan terdiri atas enam perusahaan dengan Hutama Karya sebagai induk usahanya.
Hutama Karya yang sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah tersebut akan membawahi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero).
