Tarif Trump Mulai Berlaku, Pemerintah Fokus Lobi AS dengan Perdagangan Bilateral

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan renegosiasi dagang dengan Amerika Serikat (AS) belum dimulai. Langkah ini diperlukan untuk merespons kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif impor produk Indonesia menjadi 32% dan mulai berlaku hari ini, Rabu (9/4).

Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim mengatakan bahwa pemerintah akan mengubah pendekatan kerja sama dagang dari skema multilateral melalui ASEAN menjadi bilateral langsung antara Indonesia dan AS.

"Prinsipnya, negosiasi perjanjian dagang dilakukan bukan dalam kerangka multilateral, tetapi dalam bentuk perdagangan bilateral. Saya belum bisa berandai-andai situasi ideal yang diharapkan pemerintah dalam negosiasi tersebut," ujar Isy di Jakarta, Rabu (9/4).

Adapun utusan pemerintah dalam renegosiasi ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Pemerintah memilih jalur diplomasi daripada memberlakukan tarif balasan.

“Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja. Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti sidang kabinet yang lalu di bulan Maret,” kata Airlangga.

Dia menjelaskan bahwa pendekatan diplomasi dipilih demi menjaga hubungan jangka panjang, iklim investasi, dan stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah juga mencermati dampak kebijakan tarif terhadap sektor-sektor industri padat karya berorientasi ekspor seperti tekstil dan alas kaki, yang sangat rentan terhadap fluktuasi pasar global.

Bakal Ada PHK dan Penutupan Pabrik

Di tengah ketidakpastian tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperkirakan lebih dari 50 ribu tenaga kerja akan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga akhir semester pertama tahun ini.

"Efisiensi tenaga kerja akan terjadi dan tidak menutup kemungkinan penutupan pabrik. Para buruh di beberapa pabrik dalam sektor tersebut sudah diajak berunding," kata Said dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4).

Menurut Said, PHK akan banyak terjadi di empat sektor manufaktur utama, yakni tekstil, alas kaki, elektronik, dan suku cadang otomotif. Peningkatan tarif ini membuat sejumlah perusahaan mempertimbangkan relokasi pabrik ke negara dengan tarif lebih rendah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tarif impor produk Indonesia ke AS saat ini lebih tinggi dibanding negara lain. Filipina dikenai tarif sebesar 17%, Korea Selatan 25%, dan India 26%.

Salah satu dampak lainnya adalah penundaan rencana ekspansi investasi. Said mencontohkan PT Shyang Yao Fung, perusahaan asal Taiwan yang berinvestasi di Brebes, Jawa Tengah ini berencana merekrut hingga 25 ribu pekerja dalam waktu dekat.

Bahkan, pabrik tersebut berencana menambah jumlah tenaga kerja hingga 50 ribu orang di masa depan. Namun kebijakan tarif Trump akan menunda rencana ekspansi tersebut. "Oleh karena itu, renegosiasi dengan pemerintah AS terkait tarif resiprokal menjadi penting, khususnya di industri persepatuan,” ujar Said.