Bahlil Ungkap Alasan Kapasitas PLTP Ijen yang Beroperasi Lebih Rendah dari RUPTL

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Blawan Ijen 1  dengan kapasitas 35 megawatt dan nilai investasi Rp3,9 triliun pada Kamis November (26/6). Kapasitas itu lebih rendah dari yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 sebesar 55 megawatt.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia mengatakan penurunan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP Ijen terjadi akibat pertimbangan teknis. 

"PLTP ini harus ada penyesuaian proses pengeboran, jadi perlu pertimbangan teknis. Kami bukan hanya memikirkan pembangunan pembangkit listriknya, namun teknologi yang digunakan harus cocok. Jadi, pembangunan PLTP Ijen ini sebenarnya tidak gampang," kata Bahlil di PLTP Ijen, Kamis (26/6).

RUPTL 2025-2034 mengubah jadwl pengoperasian PLTP Ijen dari dua tahap menjadi tiga tahap dalam dua tahun yang berbeda. Kapasitas awal PLTP Ijen adalah 30 megawatt pada tahun ini, kapasitas tersebut akan bertambah 80 watt pada 2027. Dengan demikian, total kapasitas daya PLTP Ijen adalah 110 megawatt.

Bahlil menekankan penambahan tahapan kapasitas PLTP Ijen tidak ada hubungannya dengan harga jual kepada PLN. Sebab, pemerintah telah mendongkrak harga jual tersebut menjadi maksimal US$ 9,5 sen per kilowatt hour pada 10 tahun pertama dan susut menjadi maksimal US$ 7,1 sen per kilowatt hour pada 10 tahun kedua.

Menurutnya, harga jual yang dinikmati PLTP Ijen sudah bagus yaitu US$ 8,8 sen per kilowatt hour. Harga tersebut sudah tergolong insentif karena lebih ekonomis.

"Kalau tidak ekonomis harga jualnya, tidak jalan proyek ini," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan AS sudah mengucurkan investasi sebesar US$ 126 juta untuk PLTP Ijen hingga akhir tahun lalu.

Namun pasca mundurnya AS dari JETP,  mulai ada pergerakan dari negara donor lain yaitu Uni Eropa. Salah satunya dana hibah dari Uni Eropa untuk pengembangan energi baru terbarukan kepada PLN.

"AS itu kemarin mengorganisir JETP dan realisasinya sampai dengan akhir tahun lalu hanya satu, yang lain belum terealisasi," kata Eniya saat Rapar Kerja dengan Komisi XII, seperti dipantau dari tayangan Youtube Komisi XII DPR, Rabu (19/2).