Sebagai bangsa maritim, masa depan Indonesia bergantung dari laut. Berbagai langkah disusun Menteri Susi untuk membangun sektor kelautan dan perikanan dengan berbasis pada tiga pilar, yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Kebijakan yang mencerminkan penegakan kedaulatan antara lain pemberantasan IUU Fishing dan peningkatan pengawasan laut.
Dalam hal keberlanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan, pengembangan, dan pembudidayaan sumber daya perikanan, serta rehabilitasi ekosistem. Di aspek kesejahteraan, terdapat program pemberdayaan nelayan, meningkatkan investasi, hingga pengembangan teknologi perikanan seperti Vessel Monitoring System (VMS) dan Sistem Informasi Nelayan Pintar.
Kebijakan terebut merupakan pelaksanaan komitmen Presiden Jokowi untuk memajukan sektor kelautanan dan perikanan. Sebanyak 70 persen wilayah Indonesia adalah laut dengan potensi ekonomi mencapai US$ 1,2 triliun per tahun yang dapat menyerap tenaga kerja hingga 40 juta orang. Meski demikian kontribusi kelautan dan perikanan Indonesia masih terbilang rendah, yakni di bawah 30 persen terhadap PDB.