Jokowi Bekali Warga Hadapi Corona dengan Bansos dari Banyak Lembaga
Pemerintah menambahkan sejumlah bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat selama adanya wabah virus corona atau Covid-19.
Dengan tambahan bansos, bantuan yang diberikan pemerintah tak hanya terbatas pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, serta penggratisan dan diskon tarif listrik.
"Dalam minggu ini pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bansos yang baru," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana meredeka, Jakarta, Kamis (9/4).
Jokowi mengatakan, salah satu bansos baru yang akan diberikan pemerintah adalah pemberian sembako senilai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Bansos sembako tersebut, akan diberikan kepada masyarakat yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Rinciannya, ada 2,6 juta warga atau 1,2 juta keluarga di Jakarta yang akan menerima bansos sembako. Sementara di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek), ada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu keluarga menerima bansos sembako.
Ia menjelaskan, anggaran untuk pemberian bansos sembako di Jakarta sebesar Rp 2,2 triliun. Sedangkan, anggaran untuk pemberian bansos sembako untuk wilayah Bodetabek dialokasikan sebesar Rp 1 triliun.
(Baca: Pemerintah Lipat Gandakan Bantuan PKH Selama 3 Bulan Akibat Pandemi)
"Penyaluran bansos khususnya di Jabodetabek ini agar warga mengurungkan niat untuk mudik,” ujar Jokowi.
Pemerintah juga akan memberikan bansos tunai kepada 9 juta keluarga di luar Jabodetabek. Syaratnya, mereka tidak menerima bansos lain yang telah diberikan oleh pemerintah.
Jokowi mengatakan mengatakan, bansos tunai yang akan diberikan sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan. Ia menyebut, total anggaran yang disiapkan untuk bansos tunai ini adalah sebesar Rp 16,2 triliun.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan sebagian dana desa untuk bansos, yang bakal diberikan kepada sekitar 10 juta keluarga dengan besaran Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Total anggaran bansos yang disiapkan dari dana desa ini sebesar Rp 21 triliun.
Lebih lanjut, pemerintah akan memperkuat program padat karya tunai yang ada di berbagai kementerian, dengan total anggaran Rp 16,9 triliun. Di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), program padat karya tunai akan ditargetkan bagi 59.000 tenaga kerja.
(Baca: Syarat dan Prosedur Penyaluran BLT Rp 600 Ribu oleh Pemerintah)
Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), program padat karya tunai ditargetkan untuk 530 ribu tenaga kerja, dengan total nilai RP 10,2 triliun.
"Kemudian ada (program padat karya tunai) di kementerian-kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga akan mengadakan program keselamatan, dengan total anggaran sebesar Rp 360 miliar. Menurutnya, program keselamatan ini seperti Kartu Pra-Kerja yang mengkombinasikan bansos dan pelatihan.
Program keselamatan dari Polri ini ditargetkan untuk 197.000 pengemudi taksi, supir bus dan truk, serta kernet. Para peserta program akan diberikan insentif Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan," kata dia.
Menurut Jokowi, pemerintah akan terus menyisir anggaran yang tersedia untuk menambah bansos. Hal itu juga akan digunakan untuk memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah dan program padat karya.
(Baca: Jaga Daya Beli, Jokowi Minta Padat Karya Tunai Naik Lima Kali Lipat)