Tekanan terhadap nilai tukar rupiah telah berkurang. Namun, Bank Dunia mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak terbuai, melainkan harus fokus mendorong percepatan ekspor dan investasi, guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memacu perekonomian.
“Meski tekanan pada rupiah telah berkurang, Indonesia harus memperkuat posisi eksternalnya dengan mempercepat peningkatan ekspor dan investasi,” kata Ekonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander di The Building Energy, Jakarta, Kamis (13/12).
(Baca juga: Jokowi Persilakan Yamaha Mengadu jika Izin ke Menteri Tidak Mempan)
Menurut resep dia, percepatan ekspor dan investasi bisa dilakukan dengan penerapan perjanjian perdagangan bebas dan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan itu disebutnya bukan hanya berdampak pada ekspor dan investasi, tapi penciptaan lapangan kerja baru sehingga mendorong lebih banyak masyarakat naik menjadi kelas ekonomi menengah.
(Baca juga: Pemerintah Pastikan Keluarkan UMKM dari Revisi DNI)
Senada, Ekonom Senior Bank Dunia Massimiliano Cali menjelaskan, revisi DNI dapat meningkatkan produksi pada sektor yang dikeluarkan dari daftar tersebut. “Hal yang paling penting untuk meningkatkan produksi sektor ialah dengan menghapus larangan investasi,” ujarnya
Lebih jauh, ia juga menyarankan agar Indonesia membuka diri terhadap perdagangan dan tenaga kerja dari pasar global. Dari segi perdagangan, Bank Dunia menilai perlunya penurunan hambatan impor -- tarif dan nontarif -- yang meningkatkan harga produk yang dijual industri di dalam negeri.
Selain itu, Bank Dunia menyarankan adanya perjanjian perdagangan bebas yang ambisius untuk meningkatkan akses produk-produk Indonesia ke pasar luar negeri.
(Baca juga: Biaya Logistik Tinggi Hambat Ekspor Produk UKM)
Sementara itu, dari segi tenaga kerja asing, Bank Dunia menilai Indonesia perlu menurunkan persyaratan bagi tenaga asing yang memiliki keterampilan khusus. Hal ini untuk mengisi kesenjangan keterampilan di dalam negeri.
Langkah-langkah tersebut dinilai dapat menurunkan kesenjangan infrastruktur dan sumber daya manusia, meningkatkan daya saing Indonesia, memperkuat posisi eksternal, dan percepatan pertumbuhan ekonomi.