Sri Mulyani: Sekarang Bicara Apapun Dipolitisasi

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Sri Mulyani dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, (8/1). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah meningkatkan anggaran bantuan sosial (Bansos) di tahun 2019 bukan karena menjelang pemilihan umum (Pemilu).
Penulis: Rizky Alika
Editor: Sorta Tobing
19/2/2019, 21.28 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk sektor dunia usaha. Namun untuk meluncurkan kebijakan tersebut, ia akan menunggu situasi politik yang tenang.

"Kami menunggu pengumumannya waktu yang tepat saat politik yang tidak tinggi banget, karena sekarang ngomong apa saja dipolitisasi," kata dia dalam acara Dialog Ekonomi dan Kebijakan Fiskal bersama Menteri Keuangan dengan Pengusaha di Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (19/2).

Menurut dia, Kementerian Keuangan telah memformulasikan keinginan para pengusaha dalam kebijakan pemerintah. Hal tersebut diharapkan dapat menjaga dunia bisnis berjalan dengan baik.

Di hadapan pengusaha, Sri Mulyani menyatakan tengah mengkaji kebijakan pada sektor properti. Kebijakan tersebut sudah melalui tahap diskusi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

Kemudian, Kementerian Keuangan juga menerima masukan untuk merancang kebijakan pada sektor hotel maupun pariwisata. "Kami sudah formulasikan dan proses perundang-undangan sedang berjalan," ujar dia.

Adapun, Sri Mulyani memastikan kebijakan yang memerlukan harmonisasi antar kementerian/lembaga akan dilakukan dengan cepat. Ia memberikan contoh, kebijakan mobil listrik, yang merupakan inisiator dari Kementerian Perindustrian, dapat dilakukan dengan cepat.

(Baca: Temui Luhut, CEO Grab Siap Bawa Mobil Listrik ke Indonesia)

Selain itu, kebijakan super deduction, penelitian dan pengembangan, dan vokasi akan dilakukan secara cepat agar dapat diselesaikan pada Maret ini.

"Tidak ada hubungannya dengan pemilu sih tapi pokoknya sudah on pipeline," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan banyak kebijakan pemerintah yang belum diluncurkan lantaran situasi politik tengah panas. "Banyak terobosan-terobosoan yang takut keluar karena takut digoreng secara politik," kata dia.

Reporter: Rizky Alika