Bank Tabungan Negara (BTN) akan menyalurkan tambahan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 2 triliun pada Desember tahun ini. Tambahan alokasi FLPP tersebut setara 15.000-20.000 rumah yang bisa dibeli oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Consumer and Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar mengatakan tambahan kredit FLPP tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Keuangan Sri Mulyani. Adapun saat ini prosesnya masih dalam tahap administrasi. "Sudah siap kami salurkan," kata Hirwandi, saat ditemui di Menara BTN, Rabu (27/11).
Hingga kuartal III 2019, pemerintah telah menyalurkan Rp 5,57 triliun untuk FLPP atau setara dengan 57.949 unit rumah. BTN mendapatkan porsi dana FLPP terbesar dibandingkan bank lainnya yakni sebanyak 28.744 unit. Meski sudah mendapatkan tambahan sebanyak 1.500 unit, namun BTN mengaku masih kekurangan.
(Baca: Kementerian BUMN Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris BTN)
Padahal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah mengalokasikan jatah FLPP sebanyak 69,9 ribu unit rumah dengan alokasi anggaran mencapai Rp 5,2 triliun.
Penambahan alokasi FLPP ini berkebalikan dengan pernyataan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo sebelumnya yang mengatakan bahwa tidak akan ada tambahan kuota subsidi rumah hingga akhir tahun, termasuk FLPP.
"Tidak ada (tambangan kuota FLPP). Program kan sudah jalan dan akan berakhir. Kami evaluasi di mana lemahnya (skema FLPP) agar ke depan lebih baik," ujar John, saat ditemui di Jakarta, Sabtu (16/11).
(Baca: Jadi Dirut BTN, Pahala Ditugaskan Genjot Kredit Perumahan)