Berita Nasional: Survei TNP2K Sebut 96% Peserta Anggap Kartu
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melaksanakan survei terkait program kartu prakerja pada Juni 2020. Hasilnya, 96% peserta mengaku bahwa program tersebut tidak mubazir. Direktur Ekesekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan pihaknya meminta TNP2K untuk membuktikan hipotesis mengenai efektivitas program kartu prakerja.
"Dihitung yang bisa mewakili sampel peserta seluruh Indonesia, email kami blast, survei itu Juni, dan kami tidak bayar ya," kata Denni dalam video konferensi pada Sabtu (11/7). Hasilnya, 96% peserta mengatakan bahwa program tersebut bermanfaat. Sebanyak 92% peserta mengatakan kartu pekerja efektif. Sedangkan 94% program pelatihan, infrastruktur, dan fasilitas pendukung dianggap memuaskan. Selain itu, 79% pendaftar menyebut tidak mengalami kendala saat mendaftar. Sementara itu, sebanyak 50% membutuhkan waktu saat mendaftar.
"Itu karena mereka daftar di jam sibuk dan wifi jelek," katanya. Hasil lainnya, 81% penerima kartu prakerja merupakan pencari kerja, dan 7% pelaku UMKM terdampak. Survei itu memberikan pesan elektronik atau email kepada 6.000 peserta yang mewakili sampel. (Baca: Ganjar Ungkap Empat Masalah Terkait Program Kartu Prakerja di Jateng) Hingga kini, ada 680 ribu penerima manfaat program kartu prakerja. Program tersebut, menurut Denni, sudah menjangkau 58% pekerja yang mengalami PHK, 35% pencari kerja, 6% pekerja yang masih bekerja, dan 1% pelaku UMKM yang terdampak Cobid-19.
Pihaknya pun telah membuka gelombang pertama hingga gelombang ketiga sejak 11 April 2020. Hingga kini, terdapat 11,3 juta pendaftar dari 513 kabupaten kota. "Jadi tiga bulan itu kita sentuh Sabang sampai Merauke," ujarnya. Dengan capaian dan hasil survei itu, menurutnya, kartu prakerja dibutuhkan masyarakat. "Kalau hanya pelatihan offline-offline saja, kapan pelatihan bagus-bagus di Jakarta itu hadir di Manokwari atau Yahukimo, kan susah," ujarnya.
asosiasi
Founder Katadata Insight Center Metta Dharmasaputra mengatakan program kartu prakerja merupakan terobosan penting. Pasalnya, program tersebut bersifat on-demand. "Sampai sekarang data pemerintah itu tidak sempurna dan berantakan. Kalau mengandalkan semua data dari kementerian akan sulit. Program on-demand ini bentuk lain yang baik," kata Metta. Kartu Prakerja juga menjadi terobosan penting karena program digital tersebut sangat dibutuhkan di tengah pandemi. Selain itu, program tersebut dinilai meminimalkan korupsi dengan jangkauan yang luas. "Covid-19 ini akan sangat panjang, makannya digitalisasi ini satu hal yang harus dilaksanakan," katanya.