Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menyatakan bakal menggarap sejumlah proyek infrastruktur inti di Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimanta Timur, lokasi calon ibu kota baru.
Waskita tengah mengkaji penggunaan teknologi untuk beberapa proyek yang akan dibangun, sehingga nantinya mengusung konsep modern bertaraf internasional.
Direktur Operasi II Waskita Karya Bambang Rianto menjelaskan tak hanya membangun infrastruktur gedung dan jalan, perseroan juga membidik proyek di sektor energi, dan Sumber Daya Air (SDA).
"Kami akan usulkan smart building, smart transportation, smart water, dan smart grid. Nanti energinya pakai solar sell (panel surya)," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (26/9).
(Baca: Banyak Proyek Pembangunan, Waskita Sebut Rasio Utang Masih Wajar )
Perusahaan akan melakukan persiapan proyek yang sejalan dengan tahap perencanaan pembangunan yang dibuat pemerintah. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelumnya menyatakan, kajian pemindahan ibu kota baru diharapkan rampung 2019.
Kemudian pada 2020, pemerintah akan menerbitkan regulasi, master plan, serta perencanaan teknis. Lalu diikuti oleh fase penyediaan lahan, dan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 2021 dan pada 2022-2024 baru akan dimulai pembangunan secara masif.
Menurunya, hingga pembangunan masif dimulai, perseroan masih memiliki cukup waktu dan leluasa mempersiapkan diri sebagai salah satu perusahaan penggerak pembangunan ibu kota baru.
(Baca: Ibu Kota Akan Pindah, Anies Ingin Pemerintah Tetap Perhatikan Jakarta)
"Artinya kami masih bisa bernafas panjang untuk memperbaiki segala sesuatunya, dan merampungkan teknologi yang akan digunakan disana," ujarBambang.
Adapun pembangunan dan pemindahan ibu kota akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pembangunan lahan seluas 6.000 hektare (ha) di Penajam Paser. Di sana akan dibangun distrik pemerintahan, yang diharapkan sudah rampung 2024 mendatang.
Pada distrik pemerintahan, menurutnya nanti bakal meliputi istana presiden, kantor kementerian, gedung parlemen, dan apartemen untuk hunian para pegawai negeri.
(Baca: Pemerintah Tak Akan Ganti Rugi Lahan Sukanto Tanoto di Ibu Kota Baru)
Selanjutnya, tahap kedua adalah pembangunan berbagai sarana pendukung aktivitas ibu kota baru tersebut. Lokasinya di Kabupaten Kutai dengan luas lahan 40 ribu hektare. Lahan tersebut juga meliputi kawasan Bukit Soeharto.