Erick Thohir Minta Prabowo Buat Kerangka Kerja Industri Pertahanan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyusun kerangka kerja (blue print) sistem pertahanan selama 10-15 tahun ke depan. Hal tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, teknologi, dan bahan baku produk pertahanan di dalam negeri.

Menurutnya, pasar industri pertahanan tidak akan berkembang dan hanya mampu menyuplai kebutuhan dalam negeri saja jika tidak ada kerangka kerja. "Beda dengan di Amerika. Misalnya peluru, disana masyarakat bisa beli pistol, kalau disini kan tidak. Jadi sinergi perlu dijalankan," kata Erick, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, Kamis (23/1).

Erick rencananya membentuk klaster industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Selain itu, dia berharap upaya tersebut dapat menekan impor komponen alat utama sistem senjata (alutsista), sehingga bisa meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap produknya.

Pembentukan klaster industri pertahanan juga bisa membangun ekosistem yang sehat karena tidak hanya melibatkan perusahaan milik negara, tetapi juga perusahaan swasta. " Saya rasa tidak mungkin kalau bekerja sendiri misalnya PT PAL membuat kapal dari nol sampe jadi 100% buatan PT PAL," ujarnya.

(Baca: Jokowi Minta Prabowo Ubah Belanja Alutsista jadi Investasi Pertahanan)

Ia juga menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dengan para Duta Besar berbagai negara yang ada di Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk lokal. Salah satunya yaitu produk industri pertahanan, termasuk alutsista.

Sebelumnya, Erick telah menunjuk perusahaan peralatan elektronik industri pelat merah PT Len Industri (Persero) sebagai ketua tim percepatan industri pertahanan. Direktur Utama Len Zakky Gamal Yasin mengatakan  pihaknya telah menerima surat keputusan (SK) terkait penunjukkan tersebut.

Len pun tengah mengebut penyelesaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang nantinya akan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) 2020-2024. Dengan percepatan industri pertahanan diharapkan dapat meningkatkan industri lokal alutsista.

"Industri pertahanan merupakan salah satu yang didorong. Kami baru menerima SK dari Pak Menteri, kami dikejar waktu untuk menyelesaikan RJPP," kata Zakky, di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (3/12).

(Baca: Anggaran Kemenhan Terbesar, Jokowi Minta Prabowo Efisien dan Bersih)