Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka opsi importasi beras dapat dilakukan saat ini. Kebijakan ini bisa diambil pemerintah, apabila kenaikan harga serta penurunan stok beras masih juga terjadi dan tidak terjaga dalam beberapa hari ke depan.
Menurutnya, tidak ada larangan mengimpor. Apalagi ini dilakukan untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok, seperti beras. Sebelum kebijakan impor beras diputuskan, Kalla meminta para menteri terkait untuk mengkaji terlebih dahulu rencana tersebut.
"Kalau satu atau dua hari harga beras masih naik, maka opsi (impor) tetap terbuka," kata Kalla usai rapat terkait masalah beras di kantornya, Jakarta, Selasa (9/1). (Baca: Harga Beras Mahal, Pemerintah Perluas Jangkauan Operasi Pasar)
Dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, harga beras saat ini mencapai harga Rp 11 ribu per kilogram. Kalla menyebut harga patokan beras medium sebenarnya hanya Rp 9.300 per kilogram. Oleh sebab itu dirinya meminta Bulog untuk menjajaki opsi impor ini.
Kalla mengungkapkan total volume beras yang akan diimpor sekitar 500 ribu sampai 1 juta ton untuk mengamankan stok dalam negeri. Dalam rapat membahas harga beras tadi pagi, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan stok beras Bulog saat ini mencapai 930 ribu ton. Menurut Kalla, stok beras yang aman paling tidak harus di atas 1 juta ton.
Namun Wakil Presiden juga menerima informasi dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahwa akhir Januari panen akan dimulai. Oleh sebab itu, selain opsi impor, Kalla juga memerintahkan Bulog melakukan operasi pasar besar-besaran. "Sehingga akan bertemu antara operasi pasar dengan stok baru," ujarnya.
(Baca: Stok Bulog Menipis, Harga Beras Diprediksi Bakal Naik Hingga Maret)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dirinya akan melihat situasi pasokan saat panen terlebih dahulu. Sedangkan Amran mengatakan potensi panen pada bulan Februari dapat mencapai 4,9 juta ton. "Atau surplus 3 juta ton pada Februari nanti," kata Amran.