Kadin Tunggu Kebijakan Perdagangan PM Baru Malaysia Muhyiddin Yassin
Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menanti kebijakan dari Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin. Sebab, kebijakan Muhyiddin dapat dimanfaatkan pengusaha untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Negeri Jiran tersebut.
Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Shinta W Kamdani mengatakan banyak potensi kerja sama dijalin Indonesia dan Malaysia. Namun, hal itu belum bisa dimanfaatkan karena kabinet dan kebijakan baru belum diputuskan Muhyiddin.
"Dari profil perdagangan Indonesia dan Malaysia ada banyak hal yang bisa dikerjakan bersama di bawah Perdana Menteri yang baru," kata Shinta saat dihubungi Katadata.co.id, Senin (2/3).
Menurut Shinta, kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas Muhyiddin bakal jadi tolak ukur pengusaha dalam menentukan strategi perdagangan dengan Malaysia. Kendati demikian, dirinya tak mau berspekulasi kebijakan yang yang akan diambil pada kabinet terbaru.
(Baca: Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia Pengganti Mahathir)
Adapun Muhyiddin Yassin resmi diangkat sebagai Perdana Menteri (PM) oleh Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah. Muhyiddin menggantikan Mahathir Mohamad yang mundur dari jabatan tersebut pada pekan lalu.
Pengangkatan Muhyiddin Yassin sebagai PM Malaysia disampaikan oleh Kepala Rumah Tangga dan Keluarga Kerajaan, Ahmad Fadil Shamsuddin, Sabtu (29/2/2020). Ia kemudian dilantik keesokan harinya.
Dikutip dari Kantor Berita Malaysia, Bernama, Muhyiddin lahir di Muar, Johor Darul Ta'zim pada 15 Mei 1947. Beberapa literatur menyebut Muhyiddin memiliki keturunan Bugis dan Jawa dari ayah dan ibunya, yaitu Muhammad Yassin Muhammad dan Khadijah.
Perjalanan kariernya dimulai pada 1970 ketika ia menjabat sebagai Asisten Sekretaris Negara Johor. Ia kemudian diangkat menjadi Asisten Pejabat Distrik Muar pada tahun 1974.
Pada 1978, ia berhasil menjadi anggota parlemen untuk pertama kalinya setelah memenangkan kursi parlemen untuk wilayah Pagoh. Kemudian, pada tahun 1981. Ia diangkat sebagai Sekretaris Parlemen dari Kementerian Luar Negeri pada tahun 1981.
(Baca: Lawan Dampak Ekonomi Corona, Pemerintah Permudah Impor 500 Perusahaan)
Setahun berikutnya, pada 1982, Muhyiddin diangkat menjadi Wakil Menteri Wilayah Federal. Tak hanya itu, Muhyiddin juga pernah menjabat sebagai Menteri Besar Johor pada kurun waktu 1986-1995.
Muhyiddin sempat menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada 2009 hingga 2015. Namun diberhentikan dari jabatannya pada Juli 2015 karena lantang menyuarakan kritik terhadap skandal 1MDB yang menjerat PM Najib Razak.
Turun dari pemerintahan, Muhyiddin bergabung dengan Mahathir membentuk Partai Bersatu sebelum pemilihan umum 2018. Selepas kemenangan Mahathir, dia dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri pada 21 Mei 2018.
Karier Muhyiddin mencapai puncaknya setelah dilantik sebagai Perdana Menteri ke-18 Malaysia, kemarin. Penunjukan Muhyiddin sebagai PM Malaysia tak lepas dari pertemuan Sultan Abdullah dengan seluruh anggota parlemen yang memegang mayoritas di lembaga legislatif Malaysia.
(Baca: Jumlah Turis Asing Januari 2020 Turun di Tengah Wabah Virus Corona)