- Kadin Indonesia aktif mengajak para investor untuk berpartisipasi dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
- Para pebisnis meminta insentif menarik seperti masa konsesi lebih panjang atau tax holiday lebih besar untuk menjamin investasi mereka.
- Pemerintah sedang merancang Peraturan Presiden (Perpres) insentif IKN untuk mengakomodasi aspirasi pengusaha tersebut.
Finsensius Mendrofa terkesima ketika mengunjungi Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 16 Agustus 2022. Perjalanannya tidak sulit. Dari Balikpapan, Finsen menyusuri tol hingga Samboja, lantas berbelok ke kiri menembus hutan lebat Bukit Soeharto.
“Jalannya bagus dan lebar. Kelihatan betul memang ini menjadi proyek prioritas pemerintah,” ujarnya saat berbincang dengan Katadata.co.id.
Sejak ritual penyatuan air dan tanah oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Maret lalu, Titik Nol IKN kini sudah jadi lokasi wisata favorit. Memang belum ada apa-apa di sana. Pengunjung biasanya berfoto di sekitar lokasi dengan plang putih besar bertuliskan ‘Titik Nol Nusantara’.
Namun kunjungan Finsensius Mendrofa bukan wisata biasa. Dia mewakili para pengusaha dan calon investor yang ingin berinvestasi di IKN. Nama Finsensius mulai dikenal publik saat menjadi kuasa hukum korban investasi Binomo. Di balik perannya sebagai pengacara, Finsensius rupanya juga Wakil Ketua Komite Tetap Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kadin Indonesia.
Finsen bahkan ikut rombongan yang menemani Presiden Jokowi ke Abu Dhabi pada November 2021 silam. “Sejak awal pemerintah memang melibatkan Kadin untuk membangun IKN. Biar bagaimanapun 80 % pendanaan akan berasal dari sektor swasta,” kata Finsen.
Dua pekan setelah Presiden mengumpulkan para kepala daerah di Titik Nol, Kadin lantas membentuk Kelompok Kerja (Pokja) khusus IKN. Ketuanya Budiarsa Sastrawinata, salah satu sosok penting di konglomerasi Ciputra. Adapun Finsensius Mendrofa kini menjadi salah satu anggota tim Pokja tersebut.
Dalam kunjungan ke IKN jelang peringatan kemerdekaan itu, Finsen dan beberapa pengusaha Kadin melihat-lihat sejumlah proyek yang mulai dibangun pemerintah. Salah satunya adalah proyek bendungan yang krusial untuk memastikan ketersediaan air di ibu kota baru tersebut.
Kunjungan itu juga dimaksudkan untuk survei lokasi. Sebab, dalam perhelatan G-20 di Bali November mendatang, Kadin berencana memboyong sejumlah pengusaha global ke Titik Nol IKN. Finsen ingin memastikan para tamu VVIP itu nanti bisa melihat potensi besar IKN Nusantara sehingga mau berinvestasi.
Butuh Insentif Besar Menjaring Investor IKN
Finsensius bercerita sejak dibentuk pada 30 Maret 2022 silam, Pokja IKN Kadin sudah dua kali menggelar rapat sosialisasi dengan para pengusaha. Dalam pertemuan itu, Kadin ingin menyerap aspirasi para pebisnis yang tertarik berinvestasi di IKN. Pertemuan terakhir baru saja digelar pada Senin (22/8).
“Banyak [pengusaha lokal]. Banyak sekali yang berminat,” kata Finsen.
Dalam daftar undangan pertemuan awal pekan itu, Kadin merinci beberapa perusahaan yang disebut sebagai ‘Potential Investor’. Daftar itu memuat 64 perusahaan yang berasal dari dalam dan luar negeri, dengan beragam latar belakang.
Mereka yang sudah masuk radar, misalnya, ada PT Adhi Karya Tbk, PT Intiland Development Tbk, PT Waskita Karya Tbk, Pakuwon Group, Trinity Land, Sinar Mas Land, serta sejumlah perusahaan di bawah naungan Grup Astra.
Masih ada daftar panjang yang mencakup sejumlah perusahaan di bidang rumah sakit, ritel, hingga sektor energi. “Kalau yang sudah tanya-tanya langsung ke saya mungkin ada 10 pengusaha ya,” kata Finsen.
Kendati daftar calon pemodal sudah cukup panjang, para pengusaha masih menunggu beberapa hal. Soal insentif misalnya, Finsen menyebutkan para pebisnis mengharapkan pemotongan atau penghapusan pajak. Masa insentifnya pun diharapkan diberikan dalam jangka panjang, minimal 5-10 tahun.
Faktor perizinan dan kepastian hukum juga menjadi perhatian swasta. Salah satu usulan yang muncul adalah durasi konsesi. Saat ini durasi konsesi paling umum di Indonesia hanya sampai 80 tahun. “Skema konsesi diharapkan bisa sampai 100 tahun,” kata Finsen.
Persoalan insentif saat ini memang menjadi salah satu perhatian pemerintah. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan insentif ini akan diatur secara khusus melalui Peraturan Presiden (Perpres). Ia menjanjikan beleid akan akan memberikan insentif menarik bagi para calon investor.
Bambang mencontohkan skema tax holiday yang biasanya hanya 15 tahun, bisa saja diberikan hingga 20 tahun khusus untuk proyek IKN. Soal perizinan seperti Hak Guna Bangunan (HGB) misalnya, durasinya kemungkinan lebih panjang daripada aturan saat ini yang mencapai 30 tahun. “Jadi diberikan sedikit lebih agar orang tertarik,” kata Bambang, Selasa (23/8).
Sementara itu, Wakil Kepala Otoritas IKN Dhony Rahajoe menyebut Perpres insentif ini akan mencakup tiga hal; kemudahan berinvestasi, perizinan, dan insentif. Beleid ini rencananya akan segera diterbitkan dalam beberapa pekan ke depan.
Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai tax holiday 5 - 10 % memang bisa menarik minat swasta. Namun ia melihat ada dua jenis pemanis yang akan sangat berpengaruh. Keduanya adalah insentif tanggungan lahan yang disediakan pemerintah dan insentif impor bahan baku.
Menurut Tauhid, sebagian besar fasilitas IKN akan menggunakan new technology. Namun kemungkinan besar perusahaan swasta juga akan didorong untuk memakai produk dalam negeri. Oleh karena itulah kalangan industri akan membutuhkan impor bahan baku dalam jumlah besar untuk menopang pembangunan.
“Mereka yang menggunakan produk dalam negeri harus diberikan insentif,” kata Tauhid.
Di sisi lain, Tauhid menilai pertimbangan pihak swasta untuk berinvestasi adalah jumlah penduduk yang akan mendiami IKN. Dalam tahap awal, Kementerian PAN-RB telah menyatakan akan ada 60.000 ASN, TNI, dan Polri yang tinggal di IKN pada 2024. Dalam catatan Bappenas, IKN pun hanya akan dihuni sekitar 1,9 juta penduduk.
Menurut hitung-hitungan Tauhid, angka ini masih tergolong kecil untuk menggaet investasi dari pihak swasta, apalagi asing. Dalam catatan Katadata, salah satu calon investor IKN asal Jepang, Softbank, bahkan mundur dari proyek ini lantaran meminta jaminan lima juta penduduk di IKN.
Menanggapi hal ini, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal meragukan waktu yang dibutuhkan pihak swasta untuk balik modal. Menurutnya, ada dua sektor yang menarik minat swasta, yakni perumahan dan infrastruktur.
Dua sektor ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai tahap break even point (BEP), apalagi bila jumlah penduduk yang menjadi sasaran investasi tergolong kecil. “Semua tergantung demand, siapa yang mau tinggal di sana? Kalau hanya ASN, mereka enggak bakal mau,” ujar Fithra.
Baca halaman berikutnya: Beban Berat APBN Memikul Anggaran IKN