Indeks Pembangunan Manusia Tahun Ini Ditarget Naik Jadi 71,98

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Sejumlah siswa SMK Prakarya Internasional (PI) menguji coba lampu sein untuk mobil di SMK PI, Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/9). Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan vokasi senilai Rp 17,2 triliun pada tahun 2019 sebagai bagian dari program revitalisasi pendidikan vokasi untuk peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi dunia kerja.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Dini Hariyanti
24/1/2019, 01.00 WIB

Pemerintah menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,98 pada tahun ini atau naik dari target tahun lalu sebesar 71,5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat IPM Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

"IPM Indonesia sudah masuk kategori tinggi. Pada 2017 mencapai 70,81," kata Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Taufik Hanafi, di Jakarta, Rabu (23/1).

Pada 2014, IPM tercatat 68,90 dan setahun kemudian meningkat jadi 69,55. Berlanjut ke 2016 menyentuh 70,18 lalu naik ke level 70,81 pada 2017. (Baca juga: Kompetisi Jadi Strategi Cetak SDM Kopi Andal) 

Guna menjaga laju peningkatan indeks tersebut maka pemerintah fokus kepada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Semakin tinggi angka IPM mengindikasikan sumber daya manusia di Indonesia lebih berkualitas.

Di bidang kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan dijanjikan semakin merata dan berkualitas. Strateginya dengan meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi. Langkah preventif dengan mendorong gaya hidup sehat dan mencegah penyakit menular juga dilakukan.

Sementara itu, peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan ditempuh melalui percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan perbaikan mutu pembelajaran. Taufik mengutarakan pula bahwa akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi juga akan dipermudah.

Selain itu, perbaikan IPM tak bisa dilepaskan dari pendapatan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan hidup dasar. Perbaikan iklim investasi dan usaha guna memperluas lapangan kerja menjadi salah satu kunci peningkatan pendapatan.

"Kemudian dengan memfasilitasi pengembangan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) serta pemberian subsidi bagi masyarakat miskin secara tepat," ujar dia. (Baca juga: Kemenkop Dorong Banyak Usaha Kreatif Berbadan Hukum Koperasi)

Reporter: Rizky Alika