KPAI Imbau Sekolah Pantau Siswa yang Ikut Demonstrasi

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Sejumlah pelajar mengikuti unjuk rasa menolak UU KPK dan RUU KUHP yang berujung ricuh di Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Penulis: Ekarina
26/9/2019, 14.39 WIB

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengimbau orang tua dan pihak sekolah memantau pelajar agar tidak mengikuti demonstrasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keselamatan anak usai sejumlah aksi demonstrasi pelajar yang berakhir ricuh kemarin. 

Ketua KPAI Susanto mengatakan situasi demonstrasi sulit diprediksi, sehingga dikhawatirkan hal tersebut bisa berdampak pada keselamatan anak.

"Kami sangat menyayangkan anak dilibatkan demonstrasi. Kami imbau semua pihak agar tidak melibatkan anak karena anak bisa menjadi korban dari hal-hal yang harusnya tidak terjadi," kata dia seperti dikutip dari Antara, Kamis (26/9). 

(Baca: Pelajar Rencana Kepung DPR Setelah Terima Pesan Berantai)

Susanto menyatakan KPAI sedang berkoordinasi dengan lintas instansi, termasuk kepolisian, dinas pendidikan dan pihak terkait untuk mencegah kembali terjadinya demonstrasi pelajar.

"Tadi malam koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar sama-sama memberikan imbauan kepada anak usia sekolah tidak ikut terlibat aksi demonstrasi,"ujarnya.

Dia pun menyebut, sejak Rabu (25/9) pukul 14.00 WIB, KPAI menerima pengaduan masyarakat terkait aksi unjuk rasa para pelajar SMK, melalui aplikasi whatsApp dan media sosial.

KPAI tidak bisa melayani pengaduan online, lantaran situs resmi resmi diduga sedang diretas sejak Rabu pagi.

Sejumlah aduan masyarakat yang telah dikirimkan ke KPAI terdiri dari poster seruan aksi untuk pelajar STM, foto dan video yang menunjukkan aksi perlajar menaiki truk, bus transjakarta sampai KRL dengan titik naik di Bekasi dan Depok.

(Baca: Pengusaha Khawatir Investasi Terganggu Aksi Demonstrasi)

Komisioner KPAI Retno Listyarti menyatakan telah menghungi pejabat kementerian penddidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk segera mengeluarkan edaran singkat melalui aplikasi whatsapp yang ditujukkan kepada sekolah di wilayah peserta didik yang bergerak menuju DPR RI. Edaran tersebut dapat dikirimkan ke grup WA MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah)

Edaran itu juga menginstruksikan kepala sekolah melalui para wali kelas menghubungi para orangtua di tiap kelas memastikan keberadaan anak-anaknya.

Jika terdapat pelajar pulang malam itu, para orang tua dihimbau untuk segera mengontak anak tersebut. 

“Itu langkah awal yang dilakukan KPAI sore itu karena kondisi sangat urgen. Memastikan anak-anak darimana saja yang bergerak ke Jakarta juga mudah dideteksi dengan pesan berantai tersebut,” ujar Retno, komisioner KPAI bidang Pendidikan.

(Baca: Istana Bakal Beri Sanksi Bagi Polisi yang Represif Tangani Demonstran)

Sebelumnya, massa yang didominasi pelajar sekolah menengah menggelar demonstrasi yang berujung ricuh di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kerusuhan bermula ketika siswa yang menggunakan seragam sekolah dan pramuka melempari aparat yang berjaga di sekitar Kompleks Parlemen dengan batu. Hingga sore, massa dari arah Semanggi masih menyerang petugas dengan batu. Sedangkan di Palmerah, aparat mulai menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran yang didominasi pelajar SMA dan SMK.

Berdasarkan pantauan, aksi demonstrasi berlangsung hingga malam hari dan mengakibatkan sejumlah akses jalan lumpuh total. Jalan Tol Dalam Kota ruas Cawang-Tomang di depan Gedung DPR ditutup, sementara perjalanan KRL Commuter Line ruas Tanah Abang-Rangkasbitung terganggu karena aksi pelajar tumpah ruah di sekitar stasiun Palmerah, sehingga perjalanan kereta terhenti hanya sampai stasiun Kebayoran. 

Reporter: Antara