Siasat Jokowi Atasi Banjir dan Longsor di Indonesia
Presiden Jokowi mendorong upaya pendekatan vegetatif dalam menangani banjir dan longsor di Indonesia. Salah satu caranya dengan menanam bibit pohon.
Pemerintah pun menyiapkan 92 ribu bibit tanaman untuk Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Pendekatan kami sekarang bukan hanya bangunan-bangunan fisik, tetapi juga yang berkaitan dengan vegetatif seperti ini,” kata Jokowi saat berkunjung Desa Harkatjaya, Bogor, hari ini (3/2).
Desa tersebut mengalami bencana longsor pada Januari lalu. Kunjungan ini pun kali kedua bagi Jokowi meninjau daerah itu.
Jokowi menilai, pendekatan vegetatif merupakan upaya untuk memperbaiki ekosistem. Sebab, salah satu faktor banjir dan longsor yakni rusaknya ekosistem.
(Baca: Korelasi Tambang Emas Ilegal dengan Banjir dan Longsor di Bogor)
Bibit tanaman yang disiapkan pun disebut memiliki nilai ekonomi seperti jengkol, durian, sirsak hingga petai. “Kami akan siapkan lagi jutaan bibit-bibit seperti ini. Jangan sampai, sekali lagi, hanya pendekatan fisik, tetapi juga vegetatif, ekologi, ekosistem kami lakukan juga," kata Jokowi.
Kepala Negara lantas meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk terus mengedukasi masyarakat untuk gemar menanam pohon. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 1,9 triliun untuk program tersebut di seluruh Indonesia pada 2020.
Pemerintah juga telah memetakan daerah-daerah yang perlu dilakukan penanaman. Daerah tersebut tak hanya yang terdampak bencana, namun juga memiliki potensi kerusakan ekologi.
"Yang debit airnya sudah turun seperti Danau Toba, itu kan kami siapkan jutaan (bibit) untuk dihijaukan kembali. Gajah Mungkur yang sedimentasinya sudah turun masuk ke waduk, juga sama,” ujar Jokowi.
(Baca: BNPB: Terjadi 297 Bencana Sepanjang Januari, 93 Orang Meninggal)
Terkait penambangan liar, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah minta KLHK melakukan penutupan. Dia juga meminta agar area bekas penambangan tersebut direhabilitasi kembali.
Unntuk relokasi korban bencana, Jokowi meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Bogor Ade Yasin segera menentukan lokasi. Jika relokasi menggunakan lahan PT Perkebunan Nusantara (Persero), maka pemerintah pusat yang akan menanganinya.
“Akan langsung saya perintahkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk segera diberikan (lahan PTPN) secepatnya. Begitu land clearing selesai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) langsung masuk. Kami sudah siap," ujarnya.
(Baca: Bulog Siapkan 200 Ton Beras Per Provinsi untuk Antisipasi Bencana Alam)