Jokowi Minta Perombakan Total dalam Hilirisasi Hasil Riset

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada rapat di Istana. Presiden meminta perombakan besar-besaran di bidang hilirisasi hasil riset dan inovasi di Indonesia.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ekarina
6/2/2020, 23.07 WIB

Presiden Joko Widodo meminta perombakan besar-besaran di bidang hilirisasi hasil riset dan inovasi di Indonesia. Menurutnya, produksi hasil riset dan inovasi tak boleh lagi terhambat oleh birokrasi dan administrasi.

Presiden mengatakan, investasi pengembangan industri produk teknologi unggulan dalam negeri tak semestinya menemui hambatan. “(Hambatan) Ini harus dipangkas. Dibuka lebar, jangan dipersulit,” ujar dia saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2).

Selain itu, dia juga menyatakan pentingnya membuat peta jalan mengenai hilirisasi hasil riset dan inovasi. Lewat peta jalan tersebut, diharapkan lembaga riset dan universitas bisa tersambung dengan dunia industri.

(Baca: Pemerintah Percepat Produksi Massal Drone Militer pada 2022)

Dengan begitu, hasil riset dan inovasi bisa diproduksi secara massal. “Segera dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat oleh dunia usaha,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, dia pun meminta agar produk-produk industri unggulan dari hasil riset dan inovasi dapat terintegrasi dengan sektor hulu dan hilir.

Sebagai contoh, produk katalis atau bahan untuk mempercepat reaksi kimia yang tengah dikembangkan ITB bersama PT Pertamina (Persero). Bahan tersebut diharapkan  bisa terhubung dengan industri oleochemical, pupuk, hingga pengolahan bahan bakar nabati.

Sementara, produk drone dan kapal harus bisa terintegrasi dengan industri hulu sebagai pemasok bahan bakunya. “Sehingga produk industri itu bisa menjadi kompetitif,” ujar dia.

(Baca: Rintis Industri Katalis, Jokowi Minta Pertamina Tambah Dana Penelitian)

Mantan Walikota Solo ini pun berharap adanya dukungan pendanaan riset dan inovasi yang memadai, agar pengembangan riset dan inovasi bisa lebih optimal maksimal.

 “Ini membutuhkan bukan hanya konsolidasi anggaran riset yang bersumber dari APBN, tetapi juga perlu dorongan pendanaan riset dari BUMN dan sektor swasta,” ucapnya.

Reporter: Dimas Jarot Bayu