Kepala BKPM: Investasi di Papua Untungkan Segelintir Orang
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi di Papua dan Papua Barat hanya menguntungkan segelintir orang. Karena itu, ia menyiapkan strategi supaya penanaman modal di wilayah itu dirasakan juga oleh warga.
“Lebih banyak (investasinya) dikuasai oleh sekelompok orang,” kata Bahlil di Sorong, Papua Barat, Kamis (27/2). Namun, Bahlil tidak memerinci kelompok yang dimaksud.
Ia hanya mencontohkan, pepohonan di hutan milik masyarakat adat ditebang oleh perusahaan besar untuk lahan perkebunan kelapa sawit. Tetapi, masyarakat sekitar tak mendapat keuntungan dari penebangan itu.
Karena itu, pemerintah mendorong investasi hijau di Papua dan Papua Barat. Bahlil optimistis, masyarakat mendapatkan manfaat langsung dengan menerapkan strategi tersebut.
(Baca: BKPM Ungkap 8 Masalah Investasi di Papua Barat)
Sebab, investasi hijau akan melibatkan masyarakat sekitar dan menyasar usaha sektor menengah dan bawah. Komoditas yang disasar yakni kokoa, kopi, pala, dan rumput laut.
Keempatnya merupakan komoditas yang kerap dibudidayakan masyarakat Papua dan Papua Barat. “Ke depan ini yang akan kami ubah. Investasi bagus, tapi keterlibatan masyarakat, dimanfaatkan potensinya secara maksimal,” kata dia.
Untuk menyukseskan program itu, BKPM akan mempermudah penanaman modal di sektor kakao, kopi, pala, rumput laut, perikanan, dan ekowisata. Selain itu, izin investasi terkait perkebunan kelapa sawit di Papua dan Papua Barat dihilangkan.
(Baca: Merusak Lingkungan, Luhut Larang Perluasan Lahan Kelapa Sawit di Papua)
Konsep investasi hijau itu diluncurkan pada hari ini (27/2). “Ini akan menjadi skema yang tepat untuk mempromosikan pembangunan Papua dan Papua Barat," kata Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, hasil budidaya pertanian, perikanan, dan perhutanan di wilayahnya berkontribusi Rp 8,32 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2018. Namun, pertumbuhan sektor tersebut masih rendah, yakni 2,87%.
Investasi hijau diharapkan bisa mendorong sektor tersebut. “Dukungan investasi untuk melakukan replikasi, meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, mengatasi tantangan budidaya seperti serangan hama dan penyakit,” ujarnya.
Pemprov Papua Barat telah menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan perizinan investasi. Jika berbagai hal tersebut bisa berjalan optimal, Dominggus optimistis ekonomi Papua bisa tumbuh lebih tinggi.
(Baca: Pemerintah Luncurkan Konsep Investasi Hijau di Papua dan Papua Barat)