Dituding Amran Tak Akurat, Ini Penjelasan BPS soal Data Produksi Beras
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bakal memperbaiki metodologi perhitungan data-data pertanian, termasuk produksi padi. Pernyataan ini dikeluarkan tak lama setelah Menteri Pertanian 2014-2019 Amran Sulaiman menyebut data BPS tak akurat, bahkan menuding lembaga itu menggunakan data mafia dalam meramal luas panen dengan skema Kerangka Sampel Area (KSA).
BPS mengatakan, ketidakakuratan data produksi padi di Indonesia diduga telah terjadi sejak lama. Bahkan, studi yang dilakukan oleh instansi tersebut bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) pada tahun 1998 telah mengisyaratkan kelebihan perkiraan luas panen sekitar 17,07%.
"Tetapi BPS tidak tinggal diam dan saling menyalahkan (atas kesalahan data tersebut). Demi #MencatatIndonesia, kami terus berupaya untuk memperbaiki metodologi perhitungan produksi padi," ujar BPS lewat akun @bps_statistics di Instagram, Sabtu (26/10).
Rencananya, lembaga ini akan menggandeng beberapa kementerian dan lembaga (K/L), seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), Badan Informasi dan Geospasial (BIG), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
"Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki metodologi dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA)," lanjut BPS.
(Baca: Tak Lagi Jadi Menteri, Amran Tuding BPS Gunakan Data Mafia )
Instansi itu mengatakan, penyempurnaan dalam berbagai tahapan perhitungan jumlah produksi beras telah dilakukan secara komprehensif mulai dari perhitungan luas lahan baku sawah hingga perbaikan perhitungan konversi gabah kering menjadi beras.
"Apakah metode tersebut sempurna? Tentu tidak. Penyempurnaan terus dilakukan agar mendapatkan data luas panen padi yang objektif, ilmiah dan modern dengan melibatkan peranan teknologi. Sehingga data pertanian, khususnya data produksi padi yang dikumpulkan lebih akurat dan tepat waktu," ujar BPS.
BPS juga berharap, pengumpulan data pertanian tersebut dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan sehingga ketahanan pangan dapat terwujud.
Sebelumnya, Amran mengatakan data lahan sawah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akurat. Ia juga menuding skema Kerangka Sampel Area (KSA) yang digunakan BPS dalam meramal luas panen merupakan data mafia.
Amran baru menyampaikan masalah tersebut usai purnatugas lantaran khawatir membuat gaduh. "Selalu ada data pertanian dan data mafia. Aku sampaikan apa adanya," kata dia saat serah terima jabatan di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (25/10).
(Baca: Peneliti Indef Sebut Perbaikan Data Pangan Penting Guna Hentikan Impor)
Dia mengatakan, data yang diambil oleh BPS, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional telah menggunakan sampel yang salah. Bahkan menurut dia, tingkat kesalahannya mencapai 92%.
Meski begitu, data yang salah tersebut tetap disahkan oleh berbagai lembaga seperti BPS, BIG, BPN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan akan fokus menyelesaikan masalah data pertanian dalam 100 hari pertama. Menurut dia, data pertanian yang jelas diperlukan untuk mengetahui kondisi sektor tersebut pada setiap daerah.
“Data ini menjadi milik Kementerian Pertanian yang harus disepakati oleh semuanya. Tidak boleh kementerian lain punya data pertanian," kata dia.