Luhut Bakal Gandeng Abu Dhabi untuk Rehabilitasi Mangrove
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana menggandeng Abu Dhabi untuk merehabilitasi hutan mangrove di Indonesia. Hal tersebut akan dibahas dalam pertemuan investasi hijau di Sorong, Papua Barat 26 - 28 Februari 2020.
Luhut mengatakan, Abu Dhabi memiliki ketertarikan spesies mangrove yang tumbuh di Indonesia. "Merek cuma 1 spesies, kita 142 spesies. Mereka akan ikut riset, pembibitan, dan penanaman di Indonesia, ini sudah disetujui," kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa (25/2).
Pertemuan itu akan dihadiri 50 investor dan pembeli internasional. Selain itu, perusahaan swasta dan perbankan baik swasta maupun BUMN turut ambil bagian pada kegiatan ini.
(Baca: Punya Hutan Luas, RI Bisa Raup Rp 350 Triliun Dari Perdagangan Karbon)
Kendati demikian, Luhut belum memiliki target khusus nilai investasi yang akan masuk dari pertemuan tersebut. "Kami akan kedepankan produk-produk lokal juga selain karbon kredit seperti coklat, kopi dan pala. Kami ingin menyatakan komitmen untuk tidak lagi mengembangkan kelapa sawit yang telah ada moratorium," kata dia.
Sebelumnya, Luhut menyatakan Indonesia akan menjadi negara superpower, dalam mengurangi emisi gas karbon dunia. Pasalnya Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar serta kawasan hutan yang luas, sehingga dapat berfungsi sebagai paru-paru dunia dalam menyerap polusi udara.
Tak hanya itu, dia juga menyatakan potensi energi baru terbarukan yang ada di Nusantara begitu banyak. Jika dapat dimanfaatkan dengan baik peluang Indonesia menjadi negara tanpa emisi gas karbon semakin terbuka.
"Kita punya peluang menjadi negara tanpa emisi gas karbon (uncarbon superpower). Indonesia memiliki lahan gambut (peatland) seluas 7,5 juta hektare (ha), mangrove 3,1 juta ha, dan hutan seluas 180 juta ha sehingga memberikan kontribusi sangat banyak terhadap penyerapan gas karbon dunia," kata dia.
(Baca: Kunjungi Abu Dhabi, Jokowi Borong 16 Komitmen Investasi Rp 319 Triliun)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memprediksi Indonesia memiliki potensi tambahan pendapatan Rp 350 triliun melalui jual beli kredit karbon. Ini sejalan dengan luasnya lahan gambut dan hutan sebagai penyerap karbon milik Indonesia.
Saat ini pemerintah tengah merampungkan aturan jual beli kredit karbon. KLHK bakal mengkaji teknis sertifikasi penurunan emisi karbon dengan melibatkan empat kementerian lain yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan serta Kementerian Perindustrian.