Harga Gabah Tinggi, Bulog Minta Tambahan Anggaran Rp 10 T
Perum Bulog meminta pemerintah untuk memberikan stimulus atau tambahan anggaran sebesar Rp 10 triliun guna menyerap gabah petani di masa panen. Tambahan anggaran dibutuhkan lantaran rata-rata harga gabah di tingkat petani saat ini masih tinggi dan jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah.
"Di Permendag sudah ada HPP yang baru, tapi saat ini harga gabah/beras di atas itu. Jadi ini kesulitan juga buat kami. Kondisi di lapangan saat ini, kami rebutan dengan swasta," ujar Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh dalam Webinar Center for Indonesian Policy Studies, Rabu (15/4).
Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, besaran HPP yang ditetapkan untuk gabah kering panen atai GKP di tingkat petani sebesar Rp 4.200 per kg dan tingkat penggilingan sebesar Rp 4.250 per kg. Kemudian, harga gabah kering giling atau GKG di tingkat penggilingan Rp 5.250 per kg dan di gudang Bulog sebesar Rp 5.300 per kg, serta beras di gudang Perum Bulog Rp 8.300/kg.
Namun berdasarkan data Bulog, harga GKP pada Maret di tingkat penggilingan sudah mencapai Rp 5.262 per kg, GKG di tingkat penggilingan Rp 5.631 per kg, dan harga beras di penggilingan Rp 9.339 per kg.
(Baca: Permintaan Tinggi, Harga Beras Naik Meski Ada Panen Raya)
Pada April, harga gabah juga masih di atas HPP. Harga GKP di penggilingan mencapai Rp 4.977, GKG di tingkat penggilingan Rp 5.436 per kg, dan harga beras di penggilingan Rp 9.101 per kg.
"Dalam kondisi seperti ini, kalau Bulog menyerap beras/gabah sebanyak-banyakan dengan kredit komersial ke perbankan, ini cukup memberatkan juga, di sisi lain kita punye kewajiban untuk menyerap," kata dia
Ia mengatakan, harga tersebut membuat Bulog sulit bersaing dengan produsen beras swasta dalam membeli gabah petani. Oleh karena itu, perusahaan pelat merah tersebut mengusulkan subsidi pemerintah untuk membeli gabah petani di atas HPP.
Saat ini, Bulog telah mengkoordinasikan kebutuhan anggaran tersebut dengan Kementerian Pertanian. Namun, hal tersebut masih memerlukan persetujuan dalam Rapat Koordinasi Terbatas di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian.
Adapun tambahan anggaran sebesar Rp 10 triliun sebenarnya hanya cukup untuk menyerap sekitar 1 juta ton beras. Di sisi lain, Tri menilai strategi pembelian gabah di atas HPP harus dipertimbangkan lantaran harga pembelian yang dilakukan oleh Bulog akan menjadi acuan di pasar bebas.
(Baca: Krisis Pangan Dunia Menghantui Indonesia)
Harga gabah petani bisa terus tinggi jika Bulog membeli gabah di atas HPP. "Jadi perlu antisipasi," ujarnya.
Selama ini, pengadaaan gabah/beras Bulog dilakukan dengan menggunakan kredit perbankan yang memiliki bunga komersial. Pemerintah kemudian akan menggantikan biaya tersebut bila beras Bulog telah disalurkan kepada masyarakat. Adapun, pencairan dana dari pemerintah dilakukan dengan mengganti selisih harga penjualan beras dengan harga saat Bulog membeli beras tersebut.
Pada tahun ini, Bulog menargetkan pengadaan beras sebanyak 1,4 juta ton. Dari jumlah tersebut, target penyerapan cadangan beras pemerintah sebanyak 950 ribu ton, sedangkan selebihnya merupakan beras komersial.