Ridwan Kamil Tawarkan 209 Proyek Bernilai Rp 845 T ke Investor AS

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi pembicara dalam acara 'Flagship Program Economic Leadership for Regional Government Leaders angkatan V tahun 2019' di Bank Indonesia Institute, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Penulis: Rizky Alika
Editor: Martha Ruth Thertina
21/11/2019, 19.09 WIB

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak investor Amerika Serikat (AS) untuk berinvestasi dalam beragam proyek pembangunan di Jawa Barat. Ia menawarkan 209 proyek, dengan kebutuhan dana investasi mencapai US$ 60 miliar atau sekitar Rp 845 triliun.

Dari 209 proyek tersebut, sebanyak 60 proyek terkait transportasi dengan kebutuhan investasi US$ 16,1 miliar. Kemudian, sebanyak 36 proyek terkait sumber air, dengan nilai US$ 1,6 miliar. Lalu, 30 proyek di sektor perumahan dengan nilai US$ 4,8 miliar, 21 proyek di sektor energi bernilai US$ 31,6 miliar, dan 2 proyek terkait zona industri senilai US$ 5,8 miliar.

"Ada 11 yang per hari ini siap dilelang dalam bentuk public private partnership (kerja sama pemerintah dan swasta)," kata Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil tersebut dalam acara US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Kamis (21/11).

(Baca: Investasi US$ 36 M, AS Klaim Jadi Negara Penanam Modal Terbesar di RI)

Sebelas proyek yang siap dilelang tersebut seperti proyek pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Legok Nangka, LRT (Light Rail Transit) Jakarta-Bandung, kota industri baru di Segitiga Rebana, hingga jalan tol Bandung-Tasikmalaya-Cilacap sepanjang 250 kilometer yang membutuhkan investasi US$ 4 miliar.

Sejauh ini, Kang Emil mengatakan sudah ada investor AS yang tertarik untuk berinvestasi pada bidang teknologi di Jawa Barat. Nilai investasi untuk proyek tersebut mencapai Rp 40 triliun. Meski begitu, ia enggan menyebutkan identitas investor yang dimaksud.

(Baca: OJK: Pemda Kaji Proyek yang Akan Didanai Obligasi Daerah)

Ia mengatakan pemerintah daerah Jawa Barat juga berencana menerbitkan obligasi daerah untuk pendanaan  pembangunan. Namun, penerbitan obligasi masih dalam tahap pembicaraan dengan DPRD Jawa Barat.