PNPB: Berita Penerimaan Negara Bukan Pajak Online - Info Terkini Terbaru Hari ini

Menteri Bahlil mengumumkan penyesuaian tarif royalti untuk emas dan nikel yang kini naik hingga 3% dalam upaya meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak dari sektor minerba.

Menteri Bahlil akan menjadikan HBA sebagai harga jual resmi batubara di dalam dan luar negeri mulai 1 Maret 2025, berupaya memperkuat kedaulatan harga mineral nasional.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan Danantara tidak akan mengganggu penerimaan negara bukan pajak meskipun mengelola dividen dari BUMN.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, realisasi PNBP 2024 dari sektornya melampaui target meskipun mengalami penurunan.

Kemenkeu melaporkan realisasi PNBP melampaui target APBN sebesar Rp 522,4 triliun pada November 2024, terutama didukung oleh performa BUMN.

KPK memeriksa Direktur Jenderal Kemenkeu dalam kasus penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, menyoroti penerimaan negara dari batu bara.

Presiden Prabowo Subianto berambisi meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 3.005 triliun pada 2025 melalui perpajakan, PNBP, dan hibah, sesuai Undang-undang APBN 2025.

LMAN telah mencatatkan pendapatan PNBP sebesar Rp 3,24 triliun dari Januari hingga 4 Oktober 2024, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan aset negara.

Kementerian Keuangan menghitung potensi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang bisa dikantongi dari ekspor sedimen pasir laut bisa mencapai Rp 2,5 triliun.

Kemenkeu ungkap penerimaan PNBP mencapai Rp 383,3 triliun pada Agustus 2024. Penerimaan itu berkat kontribusi dari kinerja BUMN dan BLU.

Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam mencapai Rp 5,42 triliun, turun Rp 375 miliar jika dibandingkan dengan capaian 2022 sebesar Rp 5,8 triliun.

PT Timah melaporkan memberikan kontribusi pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada negara sebanyak Rp 286,2 miliar pada semester pertama 2024.

RAPBN 2025 mengusung reformasi fiskal besar-besaran di era Prabowo, dengan fokus pada peningkatan pendapatan negara sebesar Rp 2.996,9 triliun dari pajak dan PNBP.

SKK Migas menyebut kebijakan gas murah atau HGBT menjadi salah satu penyebab turunnya PNBP.

Sistem Simbara secara khusus memberikan capaian langsung terhadap penerimaan negara. Salah satunya dengan mencegah penambangan ilegal senilai Rp 3,47 triliun.