LEGISLATIF: Berita Lembaga Legislatif Hari Ini - Kabar Terbaru

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa aturan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang berlaku saat ini perlu diubah, karena kerap menyebabkan terbuangnya jutaan suara hasil pemilu DPR.

KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar pada Kamis (14/3) untuk mendalami dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan rumah dinas anggota dewan. Bagaimana status perkaranya?

KPU menetapkan sebanyak 580 kursi DPR akan diperebutkan dalam pemilu 2024. Kursi tersebut berasal dari 84 daerah pemilihan atau Dapil. Bagaimana cara perhitungan partai yang meraih kursi DPR?

Ketua DPR Puan Maharani secara resmi membuka masa sidang V tahun 2022-2023 lewat Rapat Paripurna, Senin (16/5). Apa saja isu yang akan dikawal DPR pada masa sidang V ini?

Komedian Sunarji atau yang biasa dikenal dengan nama panggung Narji mendaftar sebagai calon anggota DPR RI dari PKS. Komisi apa yang diincar?

Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Hasyim Asy'ari, akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hari ini, Senin (27/2).

Administrasi publik merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari pengelolaan administrasi secara spesifik. Prospek kerja administrasi publik tergolong luas, mulai dari politisi hingga jurnalis

Lembaga legislatif adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi umum dalam membuat perundang-undangan.

Putri presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini terpilih sebagai ketua DPR karena PDIP meraih kursi terbanyak di DPR sebanyak 128 kursi.

Megawati masih akan membahas kandidat Ketua DPR bersama partai koalisi, dan mengumumkan hasilnya pada September 2019 mendatang.

Dari 13 nama yang gagal dalam Pilgub dan lolos ke Senayan, tujuh di antaranya berasal dari PDI Perjuangan.

Meski berstatus menteri, mereka belum tentu dikenal oleh masyarakat akar rumput.

Kontribusi terbesar pada dana kampanye Golkar untuk Pileg 2019 berasal dari caleg, yang tercatat sebesar Rp 235 miliar.

Caleg yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berpotensi tidak dilantik apabila terpilih.