Impor bahan pangan selalu menyita perhatian publik, termasuk ketika pemerintah mendatangkan beras dari luar negeri. Kebijakan ini kerap dihadapkan pada harga beras petani yang dikhawatirkan jatuh seiring membanjirnya komoditas tersebut di pasar. Tak hanya itu, dasar impor kerap dipertanyakan lantaran tak samanya data antarkementerian dan lembaga negara.
Terakhir, hal tersebut terkait langkah Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor 500 ribu ton beras. Ini merupakan rencana impor tahap kedua yang dikeluarkan kementerian di bawah kepemimpinan Enggartiasto Lukita pada April lalu. Izin tersebut menggenapi impor pertama yang dikeluarkan pada awal 2018 dengan jumlah sama, sehingga total rencana impor beras satu juta ton.
Menurut Menteri Enggartiasto, keputusan impor merupakan kesepakatan dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas). Selain dia, Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang hadir yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Lalu ada Direktur Utama Perum Bulog, ketika itu masih dijabat Djarot Kusumayakti, dan perwakilan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Hasil Rakortas, kata Enggar, juga telah disampaikan dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi. Hingga saat ini, “Beras yang sudah masuk 670 ribu ton adalah bagian dari itu (dua tahap impor),” kata Enggar di Jakarta, Rabu (23/5).
Impor ini dilakukan untuk penguatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog. Surat Persetujuan Impor (SPI) merupakan permintaan Bulog yang melakukan lelang impor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018. (Baca : Kemendag Akui Ada Tambahan Impor Beras 500 Ribu Ton)
Walau sudah diputuskan di tingkat rakortas, Kementerian Pertanian sempat menolak dan menyesalkan kebijakan tersebut. Bahkan, hingga akhir dua pekan lalu, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengaku belum mengetahui impor beras tahap kedua.
Dia menyayangkan bila pijakan impor didasarkan pada stok beras. Sebab, menurut Agung, jika landasannya persediaan pasokan, impor bisa dilaksana tatkala stok beras Bulog di bawah satu juta ton. (Baca: Kementan Sesalkan Keputusan Impor Beras Tambahan).
Dalam kalkulasi Agung, Kementerian Pertanian telah menghitung proyeksi panen padi. Instansinya juga menjaga agar luas tanam minimal satu juta hektare per bulan. Dengan memperkirakan produktivitas padi tiga sampai 3,5 ton per hektare, produksi beras diprediksi tiga sampai 3,5 juta ton. Sementara konsumsi nasional saat ini terhitung 2,5 juta ton per bulan.
Agung juga meramal produksi beras pada Juli akan menembus tujuh juta ton seiring dengan panen padi di lahan rawa yang sudah berlangsung di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Selain itu, pasokan beras diperkirakan aman karena stok di gudang Bulog pada 16 Mei 2018 mencapai 1,28 juta ton dan masih ada lebih dari 40 ribu ton yang tersimpan di Pasar Induk Beras Cipinang. Agung yakin, dengan perhitungan ini, angka-angka tersebut memenuhi kebutuhan beras masyarakat.
Sayangnya, data yang masuk ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tak sama. Menurut Darmin, data produksi beras antarinstansi masih memiliki perbedaan meskipun sudah menggunakan peta digital. “Persoalannya, datanya sendiri masih ada perbedaan antara satu instansi dengan yang lain,” kata Darmin di kantornya, Selasa (23/5).
Di sisi lain, Darmin mengingatkan ada pergeseran waktu panen dan pola tanam padi sehingga produksi beras berubah. Misalnya, masa panen raya pada 2017 terjadi pada Maret, sementara pada tahun ini bergeser antara Maret dan April. Akibatnya, dalam kurun tersebut, pembelian beras Bulog dari dalam negeri tak sebesar tahun lalu.
(Baca: Menko Darmin Akui Ada Masalah Akurasi Data pada Keputusan Impor Beras).
Tak hanya itu, sedikit berbeda dari data yang disampaikan Kementerian Pertanian, Darmin mendapat laporan bahwa stok beras Bulog saat ini hanya 1,3 juta ton. Namun, angka tersebut sudah menimbang beras impor tahap pertama yang mencapai 500 ribu ton. Sementara target stok Bulog hingga Juni mencapai 2,2 juta ton. “Sampai Mei hanya 800 ribu ton,” ujar dia.
Dari sisi realisasi impor, angkanya pun belum begitu jelas. Enggar menyampaikan sudah mendatangkan beras dari luar negeri sebanyak 670 ribu ton. Namun Direktur Utama Bulog Budi Waseso malah menyampaikan bahwa instansinya masih menunda impor beras tahap dua sebesar 500 ribu ton. Sebab, Bulog akan menghitung data produksi beras dengan sejumlah pihak, seperti Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Menteri Pertanian mengatakan sedang surplus. Sekarang saya hitung daerah mana saja yang surplus dengan kemampuan gudang Bulog,” kata pria yang kerap disapa Buwas ini di Jakarta, Kamis (17/5). Tetapi dia tidak memberi batas lama penghitungan data produksi hingga waktu realisasi impor beras. (Baca: Cek Produksi Lokal, Bulog Belum Datangkan Beras Impor Tambahan).
Sementara itu, Direktur Pengadaan Bulog Andrianto Wahyu Adi menyatakan kontrak impor sejauh ini hanya 500 ribu ton. Tapi dia tidak merespons ketika Katadata.co.id hendak memastikan realisasi impor beras. Bila mengacu situs Bulog, pengadaan luar negeri untuk beras telah mencapai 522.726 ton per 22 Mei 2018, melebihi jumlah kontrak impor.
Runyamnya data perberasan ini diakui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam wawancara khusus dengan Katadata.co.id beberapa waktu lalu, Kalla menyatakan data Kementerian Pertanian dan BPS kadang berbeda. “Kementerian Pertanian mengatakan produksi hampir 80 juta ton padi (per tahun). Padahal, kenyataannya mungkin sekitar 50-an juta ton. Jadi memang ada perbedaan antara data dan lapangan sehingga sering menimbulkan perdebatan,” kata Kalla.
Walau ada data yang berselisih, Kalla menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan hingga kekurangan pangan. Selain itu, harganya tidak boleh terlalu terlalu tinggi. “Harga beras yang terlalu tinggi akan menimbulkan inflasi, yang memukul masyarakat bawah,” ujarnya. “Di lapangan, (kekurangan) supply tercermin dari harga yang naik, makanya impor.”
Kisruh data ini pula yang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga audit negara itu akan memeriksa kebijakan impor beras. Instansi yang dibidik yaitu Kementerian Perdagangan terkait dengan mekanisme impor dan Kementerian Pertanian mengenai akurasi data produksi pertanian. (Baca: Temui Masalah Akurasi Data, BPK Bakal Audit Impor Beras).
Anggota IV BPK Rizal Djalil mengatakan telah mengantongi empat temuan dalam kebijakan impor yang bersumber dari persoalan akurasi data. Temuan tersebut antara lain mencakup persoalan data konsumsi beras nasional yang dinilai tidak akurat, sistem pelaporan produktivitas padi tidak akuntabel, data luas lahan tidak akurat, serta belum ditetapkannya angka cadangan pangan ideal pemerintah.
Atas dasar itu, BPK akan mengaudit data impor beras khususnya untuk periode 2015 hingga 2018. “Kami akan mengadakan audit untuk impor beras, terutama dalam penggunaan datanya,” kata Rizal, Senin (21/5).
