RI Butuh Rp 10.154 T untuk Infrastruktur, Pemerintah Hanya Sanggup Penuhi 40%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, terdapat  kesenjangan kebutuhan anggaran untuk investasi infrastruktur. Pemerintah membutuhkan anggaran hingga US$ 625,37 miliar atau sekitar Rp 10.154 triliun (kurs Rp 16.237 per dolar AS) untuk membangun infrastruktur hingga 2029.

“Anggaran pemerintahan digabung dengan anggaran pemerintahan daerah akan mencakup sekitar 40%,” kata Sri Mulyani dalam acara International Conference on Infrastructure, Kamis (12/6).

Ia menjelaskan, alokasi APBN hanya sanggup membiayai pembangunan infrastruktur hingga 23% atau sekitar US$ 143,84 miliar setara Rp 2.336 triliun. Sementara pemerintah daerah hanya mampu memenuhi 17% dari total kebutuhan anggaran infrastruktur yakni US$ 106,31 miliar atau sekitar Rp 1.725 triliun.

Bendahara Negara ini mengatakan, Indonesia dengan kondisi geografi dan sosial yang berbeda membutuhkan perluasan konektivitas. Pembangunan infrastruktur juga penting untuk memastikan akses yang adil untuk layanan infrastruktur dasar.

Porsi Kebutuhan Anggaran dari BUMN dan Swasta

Dengan adanya kesenjangan investasi infrastruktur, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah membutuhkan kontribusi dari sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dengan porsi masing-masing sebesar 30%.

Dengan demikian, kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur dari BUMN dan swasta masing-masing mencapai US$ 187,61 miliar atau sekitar Rp 3.045 triliun dalam lima tahun ke depan.

Sri Mulyani menambahkan, kebutuhan pendanaan infrastruktur ini juga akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. “Ini tergantung dengan tekanan global yang sedang berlaku seperti yang kita semua tahu dunia hari ini penuh dengan tekanan geopolitik yang menyebabkan fragmentasi dan instabilitas di seluruh negara dan wilayah,” ujar Sri Mulyani.

Danantara Bisa Jadi Salah Satu Solusi

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menilai, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan anggaran infrastruktur.

“Danantara memiliki peran yang sangat strategis, seperti yang divisikan Presiden Prabowo. Danantara telah mengkonsolidasikan lebih dari 800 BUMN, jadi berfungsi sebagai pemegang saham BUMN, tapi juga bisa berinvestasi,” kata AHY.

AHY menjelaskan, Danantara dapat menginisiasi pembiayaan kreatif selain menggunakan anggaran APBN dan pemerintah daerah. Untuk itu, AHY memastikan akan mendata proyek mana saja yang bisa ditawarkan ke Danantara sebagai peluang investasi.