Atasi Gejolak Ekonomi, Kemenkeu Incar Utang Lewat Dim Sum Bond dan Kangaroo Bond


Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji kemungkinan penerbitan Dim Sum Bond dan Kangaroo Bond pada tahun ini sebagai bagian dari strategi diversifikasi pembiayaan negara. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan langkah ini dipertimbangkan untuk menghadapi ketidakpastian global.
“Ini diversifikasi dengan segala gonjang-ganjing di dunia. Itu terbaik buat kita,” ujar Thomas saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (27/5).
Meski demikian, rencana penerbitan obligasi global tersebut masih menunggu kondisi pasar yang tepat. Kemenkeu akan melihat kondisi pasar secara keseluruhan.
“Semua sedang kita lihat kondisinya. Kondisi yield sedang berubah total, nanti kita lihat kondisi market,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah berhasil menerbitkan Samurai Bond senilai 103,2 miliar yen Jepang atau setara sekitar US$725 juta. Obligasi ini diterbitkan dalam lima tenor, yakni 3 tahun dengan kupon 1,56%, 5 tahun 1,87%, 7 tahun 2,05%, 10 tahun 2,35%, dan 20 tahun 3,26%.
Khusus untuk tenor 20 tahun, obligasi diterbitkan dalam format Blue Bonds, yaitu instrumen yang mengadopsi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan difokuskan pada pendanaan proyek kelautan serta pengelolaan sumber daya air.
Diketahui, Dim Sum Bond adalah obligasi yang diterbitkan di luar Cina dan berdenominasi dalam yuan atau renminbi, umumnya diterbitkan di Hong Kong. Instrumen ini ditujukan untuk menarik investor internasional yang ingin berinvestasi dalam mata uang Cina.
Sementara Kangaroo Bond merupakan obligasi yang diterbitkan oleh entitas asing di pasar keuangan Australia dan berdenominasi dalam dolar Australia. Instrumen ini memberikan akses bagi penerbit global ke basis investor di Australia.
Pemerintah melihat penerbitan dua instrumen global ini sebagai cara untuk memperoleh pembiayaan dalam mata uang asing, yakni yuan dan dolar Australia. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan untuk mendukung kebutuhan anggaran negara.