10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar 2026, Badan Gizi Lampaui Kemhan

Pemerintah mulai membuat rancangan anggaran dan belanja negara 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (25/6).

Pagu indikatif anggaran kementerian dan lembaga atau K/L juga sudah dirinci dalam KEM PPKF 2026.  Dari total 98 K/L yang ada dalam dokumen tersebut, terdapat 10 daftar K/L dengan anggaran terbesar.

Pemerintah menempatkan anggaran paling besar kepada Badan Gizi Nasional alias BGN. Lembaga ini baru saja dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan program makan bergizi gratis atau MBG.

Dalam dokumen itu tertulis BGN akan mendapatkan anggaran mencapai Rp 217,86 triliun. Jika dirinci, total anggaran tersebut akan digunakan untuk program dukungan manajemen hingga Rp 7,45 triliun dan untuk pemenuhan gizi nasional mencapai sekitar Rp 210,40 triliun.

Angka tersebut melebihi alokasi untuk Kementerian Pertahanan pada 2025 yang menempati posisi pertama sebagai kementerian dengan anggaran terbesar. Pada 2025 Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran Rp 165,16 triliun. Setelah efisiensi Rp  26,99 triliun, anggaran Kementerian Pertahanan menjadi Rp 139,2 triliun. 

Hal ini sesuai dengan dengan arahan Prabowo yang akan memfokuskan anggaran pada 2026 dengan program prioritasnya. “Kita optimalkan berdasarkan program-program yang dibuat oleh kementerian dan lembaga, tentu saja dengan arahan dan guidance dari Bapak Presiden,” kata Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa (20/5).

Berikut daftar lengkap 10 K/L dengan anggaran terbesar pada 2026:

1. Badan Gizi Nasional (BGN): Rp 217,86 triliun
2. Kementerian Pertahanan (Kemenhan): Rp 167,4 triliun
3. Kepolisian RI (Polri): Rp 109,67 triliun
4. Kementerian Kesehatan (Kemenkes): Rp 104,35 triliun
5. Kementerian Sosial (Kemensos): Rp 76,04 triliun
6. Kementerian Agama (Kemenag): Rp 75,21 triliun
7. Kementerian Pekerjaan Umum (PU): Rp 70,86 triliun
8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek): Rp 55,45 triliun
9. Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Rp 47,13 triliun
10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen): Rp 33,65 triliun

Efisiensi Masih Berlanjut?

Sri Mulyani memastikan Presiden Prabowo Subianto masih mengarahkan pemerintah untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada 2026.

Untuk tahun ini Prabowo menginstruksikan pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan target hingga Rp 306,69 triliun. “(Efisiensi) pasti dilakukan. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas juga dilakukan,” ujar Sri Mulyani.

Ia mengatakan pada tahun depan pemerintah masih berpedoman pada Asta Cita, yaitu delapan prioritas yang telah ditetapkan Prabowo. Bendahara Negara ini menegaskan kualitas belanja akan ditingkatkan dengan mengutamakan belanja yang efektif.

“Hal ini dilakukan melalui langkah efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar makin produktif dan berorientasi pada kesejahteraan,” kata Sri Mulyani.

Program-program unggulan nasional seperti makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, pembangunan lumbung pangan, koperasi desa, serta keluaran merah putih akan didukung melalui instrumen belanja yang efektif.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu juga menegaskan kebijakan subsidi energi dan nonenergi akan terus disempurnakan agar lebih tepat sasaran, dengan dukungan perbaikan akurasi data untuk program perlindungan sosial dan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos).

Pemerintah juga akan memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah untuk meningkatkan produktivitas belanja daerah, sekaligus memperbaiki kualitas layanan publik dan menguatkan kemandirian daerah.

“Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara pada 2026 dialokasikan pada kisaran 14,19% hingga 14,75% dari produk domestik bruto (PDB),” kata Sri Mulyani.