Pemerintah Diminta Genjot Impor Minyak dari AS dan Dorong Ekspor CPO

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan baru dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Dalam kebijakan tersebut, produk-produk ekspor Indonesia ke AS terancam dikenakan tarif hingga 32%. Kebijakan ini dilakukan sebagai respons atas defisit perdagangan AS terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan data 2024, AS mencatat defisit perdagangan sebesar US$17,9 miliar terhadap Indonesia. Namun, di balik ancaman ini, terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia. Salah satunya melalui negosiasi ulang tarif serta strategi realokasi impor yang selama ini tidak berasal dari AS.

"Komoditas minyak dan gas menjadi low hanging fruit untuk negosiasi tarif. Potensi realokasi impor dari negara lain ke AS mencapai lebih dari US$31,4 miliar," demikian dikutip dari dokumen Analisa Dampak Tarif Amerika dan Antisipasi yang dirilis Syailendra Capital pada diskusi kelompok 3 April 2025​

Produk-produk seperti minyak bumi olahan (refined petroleum), minyak mentah (crude petroleum), serta gas alam mencatatkan nilai impor tertinggi Indonesia pada 2023. Mayoritas komoditas tersebut diimpor dari negara seperti Singapura, Malaysia, Nigeria, dan Arab Saudi, bukan dari AS. Padahal, AS termasuk salah satu produsen terbesar minyak dan gas dunia.

Misalnya, nilai impor refined petroleum Indonesia dari AS hanya mencapai US$14 juta dari total US$19,6 miliar. Sementara untuk crude petroleum, nilai impornya hanya US$489 juta dari total US$10,2 miliar.

Dengan memindahkan sebagian impor ini ke AS, Indonesia berpotensi memperkecil defisit dagang dan membuka ruang negosiasi pengurangan tarif ekspor.

Selain sektor energi, terdapat pula potensi realokasi impor produk lain seperti kedelai (soybean meal) dan batu bara (coal briquettes), meski terkendala biaya logistik. AS saat ini hanya menyumbang 3,3% dari total impor soybean meal Indonesia, yang didominasi oleh Brasil dan Argentina.

Pemerintah juga disarankan untuk mengevaluasi efektivitas subsidi biodiesel, khususnya pada program B30 ke atas yang dinilai tidak efisien secara fiskal. Berdasarkan perhitungan dalam presentasi Analisa Dampak Tarif Amerika dan Antisipasi, selisih antara harga biodiesel dan BBM fosil mencapai Rp6.902 per liter.

Implementasi program B35, misalnya, membutuhkan subsidi hingga Rp84,21 triliun dengan efisiensi fiskal yang rendah, hanya Rp2,76 triliun. Anggaran besar ini menjadi beban tersendiri di tengah kebutuhan fiskal lainnya.

Meski demikian, strategi ini masih dapat dimaksimalkan jika dikaitkan dengan peningkatan ekspor CPO (crude palm oil). Konsumsi CPO dalam negeri untuk biodiesel dan ekspor ke luar negeri bisa memperkuat cadangan devisa dan menyeimbangkan neraca transaksi berjalan.

"Sambil menyelam minum air, strategi ini bisa menguntungkan bagi fiskal dan cadangan devisa," tulis laporan tersebut.