Respons Apindo Soal Tarif Impor: Bangun Relasi Bilateral dan Diversifikasi Pasar

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah Indonesia membangun kesepakatan bilateral dengan Amerika Serikat guna merespons kenaikan tarif impor hingga 32% yang baru saja diumumkan oleh Presiden Donald Trump.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, menyatakan isu ini harus ditangani secara bersama-sama dan terkoordinasi antara pemerintah Indonesia dan pelaku usaha. Sejak pertama kali munculnya wacana kebijakan ini, dunia usaha terus memantau perkembangan kebijakan perdagangan Amerika Serikat.

“Kami juga sudah memberikan berbagai pandangan dan menjalin komunikasi erat dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini kementerian dan lembaga terkait, dan turut serta dalam proses diskusi kebijakan di tingkat lintas kementerian,” kata Shinta ketika dihubungi Katadata.co.id, Kamis (3/4).

Shinta juga mengakui penerapan tarif tinggi oleh Amerika Serikat merupakan tantangan yang tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain yang memiliki surplus perdagangan dengan AS. Kebijakan ini tentunya menimbulkan kekhawatiran, baik di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat karena dapat memberikan dampak besar terhadap arus perdagangan global.

Shinta menyebut Indonesia perlu membangun kesepakatan bilateral dengan Amerika Serikat untuk memastikan akses pasar terbaik dan paling kompetitif di AS, dengan prinsip win-win. Hal ini terutama dengan menciptakan rantai pasokan bersama industri-industri di AS sehingga ekspor Indonesia ke AS dipandang sebagai upaya untuk memperkuat daya saing industri AS, bukan sebagai ancaman terhadap pasar atau industri AS. 

“Ini yang sedang kami dorong dan diplomasikan bersama dengan pemerintah Indonesia, jadi kami sangat berharap upaya diplomasi ini bisa disambut dengan baik oleh pemerintah AS,” tambah Shinta. 

Selain itu, Shinta juga menyarankan pemerintah untuk memperhatikan tarif impor produk Amerika Serikat ke Indonesia termasuk hambatan non-tarif. Pasalnya, kebijakan ini merupakan tarif resiprokal. Apindo juga menyarankan pemerintah untuk lebih gencar dalam mendorong diversifikasi pasar tujuan ekspor agar kinerja ekspor nasional menjadi lebih maksimal dan stabil, meskipun ada kebijakan yang lebih restriktif terhadap ekspor Indonesia di AS. 

Ia menilai Indonesia juga perlu memanfaatkan lebih maksimal perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang sudah ada, serta menyelesaikan perjanjian yang masih dalam tahap negosiasi, seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

Shinta menegaskan pemerintah perlu mendukung revitalisasi industri padat karya serta melakukan deregulasi agar produk-produk Indonesia lebih kompetitif dan dapat bersaing di pasar ekspor. Ia menilai diversifikasi menjadi bagian penting dari strategi jangka menengah. Negara-negara di ASEAN, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika memiliki potensi besar sebagai pasar pengganti AS. Selain itu, penyelesaian perundingan I-EU CEPA juga semakin mendesak untuk segera dilakukan.

 Lalu ia menyebut diplomasi dagang dengan AS juga perlu diperkuat dengan intensitas yang lebih tinggi. Berbagai masukan substansial telah disampaikan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia.

 “Termasuk usulan untuk pendekatan tematik seperti kerja sama di sektor energi, critical minerals, dan farmasi, tanpa harus langsung masuk ke negosiasi FTA yang kompleks,” ucap Shinta.

Lebih jauh Shinta mengakui kenaikan tarif ini akan mempengaruhi struktur biaya produksi dan daya saing, terutama bagi sektor-sektor yang bergantung pada pasar AS. Sektor-sektor seperti tekstil, alas kaki, furniture, elektronik, batubara, olahan nikel, dan produk agribisnis akan merasakan dampak langsung dari kebijakan Trump. 

Shinta mengatakan Apindo juga akan menyelenggarakan forum untuk diskusi, berbagi praktik terbaik, memberikan dukungan advokasi, serta pendampingan agar pelaku usaha dapat merumuskan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

Dunia usaha berharap, bersama pemerintah, Indonesia dapat menjaga stabilitas iklim usaha di tengah ketidakpastian global dengan mengutamakan dialog dan kolaborasi yang erat antara semua pemangku kepentingan, termasuk regulator dan pelaku usaha.

“Ketahanan ekonomi nasional hanya dapat terjaga jika respons terhadap tantangan eksternal dibangun secara kolektif dan terukur,” ujar Shinta.